Gubernur Sumsel ingatkan RPD 2024-2026 harus berorientasi kerakyatan

id RPD Sumsel,Gubernur Sumsel,ICRAF Indonesia

Gubernur Sumsel ingatkan RPD 2024-2026 harus berorientasi kerakyatan

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menandatangani Mou kerja sama dengan Internasional Centre For Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia terkait penanganan perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesetaraan gender dalam acara forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah Sumsel 2024-2026 di Palembang, Sumsel, Jumat (13/1/2023). ANTARA/M Riezko Bima Elko P

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) periode 2024-2026 mesti berorientasi kerakyatan.

Herman, kepada wartawan di Palembang, Sumsel, Jumat, mengatakan hal tersebut bertujuan supaya tumbuh rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat terhadap setiap program pembangunan yang dilangsungkan pemerintah provinsi.

Ia menilai rasa memiliki masyarakat adalah modal dasar bagi pemerintah provinsi hingga dapat memastikan setiap program pembangunan terealisasi secara tepat.

Ia mencontohkan dalam pembangunan bidang ekonomi, organisasi pemerintah terkait harus memetakan sedemikian rupa apa keinginan atau tren masyarakat yang ada saat ini.

"Apakah saat ini pinjaman modal ke pelaku UMKM mesti ditingkatkan dari jumlah sebelumnya atau seperti apa. Untuk tahu ini, artinya kita mesti turun dan lihat kondisi di lapangan," kata dia usai acara Forum Konsultasi Publik RPD 2024-2026.

Dia berharap semua pihak terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah dapat berperan aktif memberikan pertimbangan atas hasil temuan di lapangan sebagai bahan pertimbangan terhadap RPD tiga tahun ke depan.

"Tentu, semuanya mesti pula melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dokumen RPD Provinsi Sumsel 2024-2026 sempurna," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti mengatakan pihaknya merancang sebanyak tiga tema besar RDP periode 2024-2026.

Ketiga tema tersebut adalah "Peningkatan Reformasi Birokrasi Dan Ekonomi Kerakyatan", "Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumsel Unggul dan Terdepan", dan "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan".

Regina menekankan bahwa rencana pembangunan itu juga memerhatikan isu strategis yang akan dihadapi pada waktu mendatang, di antaranya terkait ketahanan pangan dan lingkungan hidup.

"Semua berjalan berdasarkan visi dan misi RPJPD serta memperhatikan analisis, sasaran pokok, dan arah kebijakannya," kata dia.

Direktur Internasional Centre For Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi yang hadir dalam acara tersebut menambahkan kajian terhadap pembangunan Sumsel selama 20 tahun terakhir telah memperlihatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Namun di samping itu, menurutnya ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di Sumsel pada masa yang akan datang yakni isu lingkungan.

"Perlu ada intervensi strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan, seperti pengendalian emisi karbon berbasis lahan dan pengelolaan bentang lahan yang berketahanan iklim," katanya.

Selain itu, Sumsel juga mesti membahas penguatan peran aktif perempuan yang dinilai masih belum proporsional sebagaimana yang telah dikerjasamakan bersama ICRAF Indonesia.