Ia menyatakan dalam mengelola sumber daya alam yang kaya ini dibutuhkan kesamaan visi antara pemerintah dengan PT Timah Tbk untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," katanya.
"Sekarang ini untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Babel seperti semula sulit, dari 0,18 persen itu bagaimana untuk menaikkannya, ekspor timah sekarang bagaimana. Oleh karena itu, kita masih mengandalkan PT Timah ini," katanya.
Menurut dia pada 2025 ini, Babel harus puasa dan mengencangkan ikat pinggang. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah revolusioner, misalnya menyelesaikan masalah hukum di PT Timah, memberikan insentif kepada penambang-penambang timah, pemerintah harus memperbaiki tata kelola timah ini secara betul-betul.
"Kami berharap pemerintah daerah bersama PT Timah Tbk bersama-sama menghadap Kementerian ESDM, agar tata kelola pertambangan timah ini bisa dilakukan dengan sebaik mungkin," katanya.
Ia menilai pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah ada semangat agar tata kelola penambangan mineral dilakukan secara benar untuk kemakmuran masyarakat.
"Kita ini yang penting harus memiliki keberanian. Pintar saja tidak cukup kalau kita tidak berani, oleh karena itu harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa kondisi daerah ini seperti ini," katanya.