Pemerintah juga, katanya, harus melakukan perbaikan sistem karena dalam empat tahun terakhir telah terjadi kebocoran data lebih dari 80 kali.
"Tahun lalu saja sudah sembilan kali, semuanya terjadi dan dilewatkan begitu saja dengan pernyataan bahwa data yang bocor tidak sama dengan data yang tersimpan. Publik pun tidak banyak bisa berbuat, kemungkinan besar karena masih kurangnya kesadaran tentang dampak kebocoran data ini," kata Setiadi.
Melihat situasi tersebut, Setiadi memberikan saran kepada masyarakat sebagai pemilik data untuk mulai menggunakan otorisasi berlapis atau mengakali pertanyaan verifikasi dengan jawaban yang lebih personal dan mengganti password secara berkala.
Selain itu, masyarakat juga harus memiliki persiapan untuk menghadapi skenario terburuk ketika terjadi kebocoran pada data pribadi mereka.
Misalnya, rekening bank mana saja yang harus segera ditutup, dan cara-cara lain sesuai dengan prosedur perbankan yang ada.
Sedangkan untuk pihak bank maupun pemerintah, mungkin perlu mengubah pertanyaan dalam prosedur verifikasi menjadi pertanyaan yang lebih personal dan bervariasi sehingga kemungkinan untuk ditembus lebih kecil.
Berita Terkait
Prabowo tak terima Indonesia tak bisa produksi mobil-motor-komputer sendiri
Sabtu, 9 November 2024 10:12 Wib
3.347 pelamar CPNS Kemenkumham Sumsel berjuang masuk 41 kuota penjaga tahanan
Sabtu, 2 November 2024 0:19 Wib
KPK sidik dugaan korupsi di PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Selasa, 29 Oktober 2024 13:29 Wib
Ribuan pelamar CPNS Kemenkumham Sumsel ikuti seleksi CAT
Sabtu, 19 Oktober 2024 21:27 Wib
Turnamen Sains Data Nasional digelar peringati Hari Sumpah Pemuda
Jumat, 28 Oktober 2022 12:59 Wib
Penyidik Kejati sita dokumen dan komputer dari Kantor Dinas Pertanian Sumsel
Selasa, 19 Juli 2022 15:10 Wib
Buronan koruptor pengadaan komputer ditangkap
Rabu, 18 Mei 2022 20:28 Wib
40 unit komputer di SMAN 25 Bandung raib digondol maling
Selasa, 17 Mei 2022 13:55 Wib