BPKP dorong Sumsel optimalkan Program Kemandirian Pangan

id GSMP,Sumsel, BPKP,Mandiri Pangan

BPKP dorong Sumsel optimalkan Program Kemandirian Pangan

Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang (tiga dari kanan ) dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Rabu (1/2/2023) (ANTARA/M Riezko Bima Elko P)

Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan Program Kemandirian Pangan sebagai respons menjawab kondisi resesi  global.

Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang kepada wartawan di Palembang, Rabu, mengatakan atas kondisi demikian itu program kemandirian pangan menjadi program unggulan yang saat ini sedang dibudayakan di setiap daerah.

Supaya program tersebut tepat sasaran maka, lanjutnya, Presiden RI Joko Widodo mengamanahkan kepada setiap lembaga pemerintah untuk turut membantu daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Kami pun demikian, mendorong pemerintah daerah supaya pelaksanaan program ketahanan pangan bisa mencapai tujuannya, khususnya Sumsel yang punya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP),” kata dia.

Menurutnya, BPKP siap meningkatkan upaya pengawasan, pendampingan, dan mengevaluasi program sebagaimana tugas yang dimiliki.

Sebab, melihat keseriusan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap GSMP maka pihaknya optimistis sangat mungkin program ini menjadi role model nasional kemandirian pangan.

“(Kuncinya) melalui pengawasan intern supaya stabilitas ekonomi tetap terjaga, secara periodik dievaluasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan baginya ketahanan pangan jadi produk yang prioritas dan melebihi hal lain sebagaimana poin yang sering disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi.

Pihaknya mencatat melalui GSMP Sumsel mendapatkan rapor membanggakan dalam hal pengendalian inflasi, per Januari 2023 ada pada level 0,36 persen (mtm) atau .5,34 persen (yoy)

Menurutnya dengan angka persentase yang dirilis BPS setempat tersebut bahkan mengantarkan Sumsel masuk 10 provinsi terbaik pengendalian inflasi nasional.

"Capaian ini harus dijaga dan tentu perlu dukungan semua pihak, termasuk BPKP," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini sudah ada 80 ribu ribuan rumah tangga miskin yang dilibatkan untuk menjalankan program GSMP.

Melalui program GSMP diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat dari yang biasanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan cara membelinya di pasar dengan menghasilkan sendiri.

Dengan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara mandiri, diharapkan dapat mengurangi biaya hidup rumah tangga terutama keluarga miskin.

Sebagai contoh sayuran, cabai, ikan dan kebutuhan pangan lainnya yang selama ini dipenuhi dengan cara membeli di pasar, diharapkan bisa dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dan perkarangan rumah.

Ia menyebutkan, untuk mendorong masyarakat produktif dan mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan dari pasokan pasar, program GSMP akan terus digalakkan dengan melibatkan semua pihak dan lapisan masyarakat.

"GSMP sepenuhnya digerakkan oleh masyarakat. Kabupaten/Kota pun diajak untuk memberikan alokasi APBD mendukung program, begitu pun perbankan harus mempermudah memberikan kredit usaha mikronya," kata Herman Deru.