Bupati OKU ingatkan ASN Kemenag jaga kerukunan jelang tahun politik

id Kerukunan umat beragama, tahun politik, Aparatur Sipil Negara, Kantor Kementerian Agama, Bupati OKU

Bupati OKU ingatkan ASN Kemenag jaga kerukunan jelang tahun politik

Penjabat Bupati OKU, Teddy Meilwansyah saat memimpin upacara memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 tahun 2023 di Baturaja, Rabu. (ANTARA/Edo Purmana/23)

Baturaja (ANTARA) - Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk menjaga kerukunan dan persatuan menjelang tahun politik.

"Menjelang Pemilu 2024 seluruh pegawai termasuk ASN jajaran Kemenag OKU harus tetap menjaga kerukunan antarumat beragama," kata Teddy saat memimpin upacara memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 tahun 2023 di Baturaja, Rabu.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara majemuk dan berbudi pekerti luhur sehingga menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi hal yang sangat penting, terlebih lagi saat pesta demokrasi pada 2024.

Hidup dalam kondisi negara yang majemuk terdiri dari banyak suku agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda sehingga mengharuskan semua elemen masyarakat memberikan pemahaman yang moderat, baik dalam berpolitik maupun beragama.

"Sebab di tahun politik potensi terjadinya ketidakrukunan  di tengah masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda pasti akan terjadi," kata dia.

Oleh sebab itu, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini seluruh ASN jajaran Kemenag OKU diharapkan dapat memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat serta tidak terlibat politik praktis agar tercipta pemilu yang rukun dan damai.

Kemenag, kata dia, memiliki program prioritas, salah satunya moderasi beragama dengan tidak memoderatkan agama supaya tidak ekstrem dan radikal.

"Memoderatkan perilaku dan cara umat dalam menjalankan agamanya supaya tidak ekstrem, radikal, dan liberal khusus saat pemilu nanti," tegasnya.

Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan antarumat beragama di daerah itu tidak ternodai.

"Pesta demokrasi sebelumnya harus dijadikan pelajaran dimana masyarakat banyak yang terpecah belah akibat perbedaan pilihan politik yang tidak sepantasnya terjadi," ujarnya.