Menteri: Ekonomi biru acuan utama buat laut RI berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa penerapan konsep ekonomi biru merupakan acuan utama dalam rangka membuat sumber daya laut Republik Indonesia dapat terus berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan bahwa sumber daya perikanan kita akan lebih berkelanjutan. PDB perikanan, ekspor, dan pasar perikanan dunia perlu ditingkatkan masing-masing 2 persen, 7 persen, dan 1,8 persen per tahun," kata Menteri Trenggono dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pangsa pasar dan produksi perikanan RI diproyeksikan meningkat dan lebih banyak perikanan budidaya daripada perikanan tangkap di tahun-tahun mendatang.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengajak perguruan tinggi atau kampus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di Indonesia.

KKP, lanjutnya, juga telah menyusun skenario penerapan ekonomi biru secara holistik guna memulihkan kesehatan laut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Skenario tersebut meliputi ekosistem laut sehat dan berkelanjutan, penangkapan ikan sesuai dengan potensi lestarinya yakni terukur berbasis kuota, budidaya ikan ramah lingkungan dan efisien, pengawasan integratif, terdapat partisipasi aktif masyarakat, peningkatan nilai tambah, dan tersedianya layanan sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan bagi masyarakat kelautan.

Pihaknya memandang ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat maupun nasional.

Menteri Trenggono menjelaskan beberapa strategi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia, di antaranya berupa penataan pemanfaatan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut, di mana seluruh kegiatan harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampaknya.

Kemudian memperluas zona inti dan peningkatan kualitas kawasan konservasi perairan hingga 30 persen dari luas laut Indonesia untuk meningkatkan fungsi serapan karbon.

Selanjutnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ramah lingkungan untuk kesejahteraan termasuk masyarakat pesisir.

Dia menambahkan, terdapat tiga fase utama untuk transformasi perikanan sampai 2045. Pertama yakni meletakkan fondasi yang kuat antara lain dengan menerapkan manajemen kuota perikanan tangkap dan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan, percepatan pertumbuhan sebagai fase kedua yang berfokus pada ekonomi biru, serta fase ketiga memperkuat pertumbuhan.

Melalui skenario dan strategi yang telah disusun, Menteri Trenggono optimis sebelum mencapai tahun 2045, Indonesia mampu menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.

Menurut dia, penangkapan ikan berbasis kuota ini berupaya menyinergikan kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan/ekologi untuk menjaga keberlanjutan, kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta keadilan dalam berusaha.

Kuota tersebut terbagi dalam kuota untuk nelayan lokal, kuota nonkomersial (hobi, penelitian dan pelatihan) dan kuota industri yang tersebar dalam enam zona di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.