Menko Perekonomian janjikan penambahan kuota KUR di Sumsel

id menko perekonomian

Menko Perekonomian janjikan penambahan kuota KUR di Sumsel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri) berbincang dengan salah satu debitur penerima saat menyerahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022). Pada kesempatan tersebut disalurkan KUR sebesar Rp4,23 miliar kepada 32 debitur di Sumatera Selatan. (ANTARA FOTO/Feny Selly)

Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet

Palembang (ANTARA) - Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menjanjikan penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan setelah terserap senilai Rp8 triliun pada 2021.

“Pokoknya ‘unlimited’ (tak terbatas), dananya tersedia,” kata Airlangga saat penyerahan secara simbolis KUR bagi pelaku UMKM Sumsel di Palembang, Jumat.

Airlangga menilai penyaluran KUR di Sumsel tergolong baik, karena tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika ingin melakukan penambahan dari kuota yang diberikan, maka perbankan penyalur KUR dapat mengajukan ke pemerintah.

Pada 2020, Sumsel mampu merealisasikan Rp4,4 triliun sementara pada 2021 mencapai Rp8 triliun yang disalurkan oleh bank milik pemerintah (BRI, Bank Mandiri, BNI) dan Bank Sumsel Babel.

Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan penyerapan KUR menjadi lebih baik karena subsidi bunga ditambah 3,0 persen dari sebelumnya hanya 6,0 persen.

Apalagi, ia melanjutkan pemerintah sudah menambah kuota KUR dari Rp280 triliun pada 2021 menjadi Rp373 triliun pada tahun 2022.

Kemudian, yang tak kalah penting yakni pinjaman KUR, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta bisa diakses calon debitur tanpa harus memiliki jaminan.

Baca juga: BSB targetkan penyaluran KUR Rp1,5 triliun pada 2022

“Untuk tambahan subsidi 3,0 persen itu sudah diperpanjang dari Juni hingga akhir tahun ini, sudah keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” kata dia.

KUR diharapkan tak hanya menyasar sektor pertanian, perdagangan dan jasa di Sumsel tapi juga sektor peremajaan lahan sawit.

Kali ini pemerintah sudah membuat skema untuk petani sawit dengan masa pengembalian selama lima tahun. Terkait ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk membantu petani sawit senilai Rp30 juta per hektare dalam bentuk hibah.

Dengan kombinasi dana KUR dan hibah dari BPDKS ini diharapkan dapat membantu pekebun sawit yang tanamannya sudah berusia tua (di atas 25 tahun) untuk segera diremajakan.

Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet, kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyaluran KUR di Sumsel terbilang sukses karena banyak diakses oleh sektor pertanian dengan membentuk kluster pertanian.

Baca juga: Gubernur Sumsel harapkan pelaku UMKM akses pembiayaan ke perbankan

Sumsel yang memiliki beragam program di sektor pertanian sangat mengharapkan alokasi KUR ini dapat terus bertambah, apalagi rasio ketidaklancaran pembayaran kredit (NPL) nyaris nol persen.

“NPL sangat rendah sekali dan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumsel sudah di atas rata-rata nasional, tentunya kami mengharapkan ini dapat dijadikan parameter dan indikator penentuan kuota KUR,” kata Herman Deru.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo mengatakan perusahaannya dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR Rp1,575 triliun pada 2022.

Alokasi ini bertambah dari tahun 2021 yang hanya berkisar Rp1 triliun.

“Kami optimistis ini dapat terserap maksimal karena yang menjadi bidikan utama sektor pertanian. Seperti diketahui sektor ini relatif tidak terpengaruh oleh pandemi,” kata dia.

Baca juga: Sumsel nilai informasi pembiayaan usaha kecil perlu dimasifkan