Tanjungpinang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau mengajukan surat pencekalan ke luar negeri terhadap seorang pengusaha Kabupaten Bintan Ferdy Yohanes ke Kejagung RI untuk diteruskan ke Kemenkumham RI dan Imigrasi.
"Sudah diajukan beberapa bulan lalu. Tapi belum dapat informasi progresnya," kata Kasi Penkum Kejati Kepulauan Riau Jendra Firdaus, Minggu.
Jendra mengatakan pencekalan itu untuk mempermudah proses penyidikan terhadap Ferdy Yohanes yang seorang pengusaha PT Gunung Sion, juga saksi dalam perkara kasus korupsi pemberian Izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) bauksit di wilayah Bintan tahun 2018-2019.
"Ada dugaan Ferdy ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Kepulauan Riau Hari Setiyono menjelaskan dalam fakta sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang 17 Desember 2021. Terungkap jika saksi Ferdy diduga kuat terlibat menikmati uang dari hasil korupsi tambang bauksit itu sekitar Rp10 miliar.
Setelah itu, pada 17 Maret 2021 yang bersangkutan langsung mengembalikan uang kerugian negara sekitar Rp7,5 miliar ke Kejati Kepulauan Riau.
"Uang dari Ferdy ini telah dititipkan ke kas negara melalui BRI Cabang Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang,” ungkap Hari.
Dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp31,8 miliar, Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah memutuskan hukuman kurungan penjara untuk 12 tersangka korupsi tambang bauksit di Bintan pada Maret 2021.
Namun, Tim Penyidik Pidsus Kejati Kepri sampai saat ini masih terus melanjutkan pendalaman perkara terhadap keterlibatan saksi Ferdy Yohannes dan saksi-saksi lainnya.
Berita Terkait
Pj Bupati Banyuasin ajukan pembangunan infrastruktur ke Kementerian PUPR
Jumat, 19 April 2024 7:42 Wib
Pemkot ajukan penambahan koridor feeder LRT Palembang
Senin, 18 Maret 2024 18:19 Wib
Pemprov Sumsel ajukan 6.138 formasi ASN di 2024
Rabu, 7 Februari 2024 22:08 Wib
Aiman ajukan praperadilandi PN Jaksel terkait penyitaan akun medsos
Selasa, 6 Februari 2024 20:07 Wib
Mensesneg: Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden
Selasa, 30 Januari 2024 13:24 Wib
JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas
Selasa, 9 Januari 2024 15:50 Wib
Satu tersangka film porno ajukan penundaan pemeriksaan oleh Polda
Selasa, 9 Januari 2024 12:37 Wib
ESDM Sumsel ajukan penambahan volume LPG jadi 314.395 MT pada 2024
Kamis, 4 Januari 2024 7:58 Wib