Jakarta (ANTARA) - Setelah meniti kiprah cemerlang di lingkungan TNI dari semula penerbang pesawat angkut ringan hingga menjadi Panglima TNI, Hadi Tjahjanto dihadapkan pada tantangan baru.
Pria kelahiran Malang, 8 November 1963, tersebut "ditantang" Presiden RI Joko Widodo untuk menuntaskan permasalahan klasik pertanahan, sertifikasi tanah hak milik masyarakat, hingga mafia tanah.
Jokowi memerintahkan Hadi untuk menggantikan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Baca juga: Panja Mafia Tanah soroti 122 kasus konflik tanah ditolak Kemen ATR/BPN
Setelah desas-desus informasi yang beredar dalam sepekan terakhir, Presiden Jokowi pada hari Rabu di Istana Negara resmi melantik mantan Sekretaris Militer Presiden itu sebagai Menteri ATR/BPN.
Berbarengan dengan pelantikan Hadi, Presiden juga menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan untuk menjadi Menteri Perdagangan.
Baca juga: Menkopolhukam janji tuntaskan persoalan mafia tanah
Setelah purnatugas sebagai Panglima TNI pada tahun 2021, nama Hadi Tjahjanto memang santer akan masuk Kabinet Indonesia Maju.
Pada tahun 2010 hingga 2011, ketika Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Hadi mendapat promosi dari Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk menjadi Komandan Lanud (Danlanud) Adi Sumarmo, Solo.
Setelah menjadi Danlanud Adi Sumarno, Hadi berkarier di Badan SAR Nasional, kemudian menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013—2015. Di pundak Hadi tersematkan satu bintang, tanda dia telah menjadi perwira tinggi, marsekal pertama (marsma).
Baca juga: Polisi tangkap enam orang mafia tanah penjual aset negara di Bogor
Karier Hadi terus meroket, antara lain, menjadi Danalanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, hingga "ditarik" Presiden Joko Widodo ke Istana pada tahun 2015 untuk menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) dengan pangkat bintang dua atau marsekal muda.
Bernaung di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai Sesmilpres, Hadi bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Baca juga: Kakek tukang AC korban mafia tanah mengadu ke Polda Metro
Hadi juga berkewajiban mengoordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, termasuk para tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.
Setelah itu, Hadi kembali mendapat promosi di lingkungan pemerintahan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dengan pangkat bintang tiga (marsekal madya) pada tahun 2016.
Kariernya menanjak hampir menyentuh puncak pada tahun 2017 dengan dipilih menjadi Kepala Staf TNI AU (Kasau) dengan pangkat bintang empat (marsekal).
Puncaknya, Hadi menjadi Panglima TNI pada tahun 2017—2021 menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Saat menjadi Panglima TNI, Hadi membuktikan bahwa dirinya memang salah satu prajurit TNI terbaik. Dengan kecakapannya dan integritasnya sebagai Panglima TNI, Hadi berhasil mengawal Pemilu 2019 berjalan aman dan kondusif.
Selain itu, kiprah Hadi saat mengemban tugas dari Presiden untuk pengerahan prajurit TNI dalam penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan distribusi vaksin selama 2020—2021 juga menorehkan tinta emas bagi perjalanan kariernya.
Tak ayal, setelah purnatugas sebagai Panglima TNI, Hadi mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk mengawal kejuaraan balap internasional MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai komandan lapangan.
Penunjukan tersebut tepat, Gelaran MotoGP Mandalika yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dianggap sukses. Hadi menerima penghargaan dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA), yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama MGPA Priandhi Satria.
Gelaran MGPA telah membuktikan Indonesia mampu menggelar kejuaraan olahraga dunia dengan aman dan sukses di tengah pandemi COVID-19.
Hadi dianggap berdedikasi dalam mengawal ajang balap motor kelas dunia yang ditonton 400 juta penonton televisi lebih dari 200 negara di dunia. Bahkan, ajang kejuaraan itu memberi dampak ekonomi perputaran uang sebesar Rp697 miliar, output NTB Rp3,5 triliun, dan output nasional sebesar Rp4,5 triliun.
Tantangan Sengketa Lahan
Masalah pertanahan memang menjadi isu strategis yang selalu diperjuangkan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan.
Jokowi dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 pada tanggal 9 Mei lalu menyebutkan ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Namun, hingga kini baru 80,6 juta bidang yang memiliki sertifikat tanah.
Sejak memimpin Indonesia pada tahun 2014, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya selalu menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya memberikan sertifikat hak milik kepada masyarakat yang memiliki tanah.
Hal itu karena sertifikat tanah merupakan bukti dan kepastian hukum hak atas tanah. Apalagi, sengketa lahan masih kerap terjadi antara warga dan warga, pemerintah, maupun perusahaan swasta di berbagai daerah Indonesia yang tak jarang hingga merenggut nyawa.
Sertifikat tanah, kata Jokowi, juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses fasilitas permodalan ke industri jasa keuangan sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dalam GTRA yang digelar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara itu, Jokowi juga menyindir masih adanya egosektoral dan egolembaga untuk pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Ia mencontohkan masalah tersendatnya sertifikasi lahan bagi masyarakat Suku Bajo, Sulawesi Tenggara.
"Suku Bajo hidup di atas air, diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ributnya itu antara kementerian. 'Tidak bisa Pak ini diberi karena ini haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bisa diberikan'. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga begitu, 'Tidak bisa Pak ini kawasan hutan lindung, ada koral, terumbu karang',” urainya.
Oleh karena itu, dalam GTRA yang digelar Kementerian ATR/BPN itu, Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret, baik dalam segi kebijakan maupun dalam tataran pelaksanaan, untuk memudahkan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Pesan berulang dari Jokowi mengenai pentingnya sertifikasi tanah masyarakat semestinya menjadi alarm bagi Hadi Tjahjanto. Jika Hadi tak mampu menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah ini, bukan tak mungkin Jokowi akan mencopotnya. Tentunya masyarakat menanti pembuktian dari sang "prajurit cemerlang".
