Palembang (ANTARA) - Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur menjajaki kerja sama pemasaran produk unggulan daerah yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing dan perekonomian para pelaku UMKM.
Pejabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Sumsel SA Supriono mengatakan Sumsel memiliki berbagai potensi yang dapat diperdagangkan mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) hingga kerajinan khas daerah.
"Secara keseluruhan, Sumsel hampir sama dengan Kaltim. Kami memiliki potensi perdagangan di bidang pertanian dan perkebunan, pertambangan dan kerajinan," kata Supriono saat acara pertemuan bisnis Sumsel-Kaltim di Palembang, Kamis.
Apalagi, lanjutnya, Sumsel memiliki ribuan UMKM yang siap mendorong perekonomian tersebut melalui produk yang dihasilkan.
"Meningkatnya ekonomi dan pertumbuhan UMKM ini juga harus didorong dengan daya beli masyarakat, dan salah satunya dengan perluasan pasar,” kata dia.
Menurutnya, masyarakat harus mendukung penggunaan produk dalam negeri sehingga kualitas produk-produk tersebut dapat meningkat.
Ia berharap, pertemuan bisnis antardaerah ini dapat menjadi sarana pertukaran informasi.
"Kami berharap setelah ini terjadi jalinan bisnis sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud," kata dia.
Plt Sekda Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan kerja sama perdagangan produk unggulan antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Sumsel ini dapat terealisasi.
"Sumsel ini merupakan provinsi kaya. Banyak potensi di sini yang bisa dikerjasamakan dalam hal perdagangan ini," katanya.
Ia berharap, pertemuan tersebut dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.
"Harapan kita, ini dapat meningkatkan kemajuan daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdaganagan, Koperasi dan UMK Kaltim Yadi Robyan Noor dalam laporannya mengatakan, tujuan pertemuan bisnis tersebut salah satunya adalah untuk peningkatan nilai transaksi perdagangan produk unggulan antardaerah.
Selain itu, Kaltim juga bermaksud mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarprovinsi, dan sebagai penyusun program kegiatan dan kebijakan masing-masing daerah.
