Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Kepala Negara juga merinci anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun ini sebesar Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.
Kemudian, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun ini telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi serta Maluku dan Papua selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin mencapai 9,03 persen secara nasional, dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi 9,59 persen, Maluku dan Papua 19,39 persen, Sulawesi Tengah 11,77 persen, dan Maluku Utara 6,32 persen.
Sebagai perbandingan, pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25 persen. Tingkat kemiskinan terbesar berada di Maluku dan Papua (23,15 persen), sementara di Sulawesi 11,71 persen, dengan Sulawesi Tengah 13,93 persen dan Maluku Utara 7,30 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi: Rp504,7 triliun untuk kurangi beban masyarakat miskin
Jokowi: Rp504,7 triliun untuk kurangi beban masyarakat miskin
Tangkap layar Presiden Joko Widodo dan Iriana saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati.)
