Menlu Retno: RI berupaya dorong ASEAN bersatu selesaikan isu Myanmar
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa selama masa keketuaan di ASEAN tahun ini, Indonesia bekerja keras memastikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersatu untuk menangani isu Myanmar.
“ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar,” kata Retno ketika membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Senin.
Sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN, ujar dia, para menlu akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh semua pemimpin ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.
ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
“ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar,” kata Retno ketika membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Senin.
Sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN, ujar dia, para menlu akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh semua pemimpin ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.
ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.