Padang (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjelaskan penyebab adanya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Padahal sudah diperiksa oleh BPK, opininya WTP tapi kepala daerahnya kena OTT," kata anggota VII BPK RI Hendra Susanto di Padang, Selasa.
Hendra tidak menampik bahwasanya ada kepala daerah yang berhasil meraih opini WTP, namun setelah itu terjaring OTT KPK atau tersandung kasus dugaan korupsi, sehingga diperiksa kejaksaan atau kepolisian.
Ia mengatakan tidak ada korelasi antara opini WTP dengan kasus pidana (korupsi) yang menjerat seorang kepala daerah. Artinya, kendati telah meraih predikat tersebut bukan berarti kepala daerah bisa langsung dikatakan bebas dari praktik korupsi.
"Dia sudah wajar bukan dia sudah benar. Artinya, masih ada celah salah maksimum lima persen," sebut dia.
Hendra menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan BPK hanya melihat hal-hal yang dinilai paling signifikan. Alasannya, lembaga pemeriksaan keuangan tersebut terkendala sumber daya manusia (SDM) jika dibandingkan luasnya sektor yang akan diperiksa.
"Meskipun telah menetapkan skala prioritas, kasus yang terjadi adalah sampel yang tidak sempat diperiksa BPK tersebut menjadi temuan oleh pihak kejaksaan atau kepolisian," ujarnya.
Menurut dia, beberapa hal yang mungkin luput dari pemeriksaan BPK RI tersebut diharapkan peran serta Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparatur penegak hukum bisa memantau atau memeriksanya.
"Sehingga, celah atau potensi tindakan korupsi di setiap daerah dapat dicegah atau diantisipasi melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sumsel serahkan LKPD TA 2023, target WTP ke-10
Rabu, 13 Maret 2024 16:43 Wib
Serahkan LKPD 2023, Kota Prabumulih selalu raih opini WTP sejak 2014
Jumat, 1 Maret 2024 19:46 Wib
Wujudkan WTP 15 kali, Kemenkumham Sumsel dorong laporan keuangan berkualitas
Jumat, 7 Juli 2023 11:20 Wib
Pemkab OKI jaga 'tradisi' pertahankan WTP 12 kali berturut-turut
Jumat, 12 Mei 2023 19:57 Wib
Menkopolhukam sebut status opini WTP tidak menjamin bebas korupsi
Jumat, 23 September 2022 16:13 Wib
Bupati nonaktif Bogor terisak-isak menangis di persidangan karena merasa difitnah terlibat suap
Senin, 5 September 2022 17:49 Wib
Auditor BPK bantah ada pengondisian WTP dengan Bupati Bogor nonaktif
Rabu, 24 Agustus 2022 16:14 Wib
Jokowi: Opini WTP atas LKPP bukan tujuan akhir
Kamis, 23 Juni 2022 12:03 Wib