Menkeu Sri Mulyani: Stimulus perlindungan sosial terealisasi Rp85,3 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp203,9 triliun telah terealisasi Rp85,3 triliun.

“Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 72/2020,” katanya dalam konferensi pers terkait KSSK di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial yang terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun.

“Seluruh bansos yang diberikan hanya tiga sampai enam bulan telah diputuskan diperpanjang sampai Desember. Meskipun untuk bantuan tunai manfaatnya turun dari Rp600 ribu jadi Rp300 ribu per bulan mulai September,” katanya.

Kemudian Program Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.

“Kartu Prakerja sudah dilakukan perbaikan. Pencairan batch satu sampai tiga dilakukan segera dan PMO akan mulai pendaftaran batch empat diperkirakan secara sangat cepat,” ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan untuk stimulus bidang kesehatan dengan anggaran Rp87,55 triliun telah terealisasi Rp6,35 triliun, sedangkan sektoral dan pemda dengan anggaran Rp106,11 triliun telah terealisasi Rp7,4 triliun.

Selanjutnya, realisasi stimulus untuk UMKM dengan anggaran Rp123,46 triliun adalah sebesar Rp31,21 triliun sedangkan bagi korporasi yang sebesar Rp53,57 triliun sampai hari ini belum terealisasi.

“Sampai hari ini belum terealisasi, mungkin minggu depan ada beberapa realisasi terjadi. Insentif pajak bagi dunia usaha Rp120,61 triliun yang terealisasi Rp16,2 triliun,” katanya.

Sri Mulyani memastikan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) sehingga diperkirakan dalam satu hingga dua minggu ke depan akan terjadi kenaikan dari pencairan anggaran.

Ia berharap berbagai langkah tersebut akan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan ke depan sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Kami terus perbaikan policy termasuk dorong sektor pariwisata. Kami monitor detil dan langkah-langkah pemulihan aktivitas ekonomi namun tetap bisa terjaga keselamatan dari COVID-19,” tegasnya.