Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyoroti lemahnya kelembagaan yang menghambat pembangunan yang berkelanjutan.
Sofyan mengatakan lemahnya kelembagaan itu menghambat upaya modernisasi, penerapan teknologi, hingga penciptaan pembangunan berkelanjutan.
"Di desa-desa kelemahan utama kita adalah lemahnya kelembagaan desa. Lemahnya kelembagaan petani, lemahnya kelembagaan koperasi di tingkat desa sehingga akhirnya upaya modernisasi, upaya penerapan teknologi, upaya menciptakan sustainable development menjadi banyak terkendala," katanya dalam a perayaan kelulusan program BEKAL Pemimpin di Jakarta, Kamis.
Masalah kelembagaan, menurut Sofyan, juga membuat Indonesia tidak mampu melakukan survei rinci soal penguasaan lahan. Hal itu pun terkait dengan reforma agraria yang menjadi perhatian Presiden Jokowi.
"Pemilikan lahan di Indonesia itu terlalu secure. Indeks penggunaan pemilikan lahan kita katanya antara 0,56-0,64 tapi kita enggak tahu karena tidak ada survei detail soal itu. Kenapa tidak bisa? Karena kelembagaan," katanya.
Ia berharap program pengembangan kapasitas seperti BEKAL Pemimpin yang digalang United in Diversity bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan dan mendukung generasi baru pengelola sumber daya alam di semua sektor masyarakat melalui penguatan kapasitas kepemimpinan lokal dan nasional.
United In Diversity adalah organisasi yang memfasilitasi para pemimpin tiga pihak swasta, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk dapat mengkreasi dan menjalankan solusi berkelanjutan atas tantangan pembangunan kawasan atau daerah.
Program BEKAL (Bersama Kelola Alam Adil Lestari) Pemimpin diikuti 58 peserta yang berasal dari 19 provinsi di Indonesia sejak Juli 2019.
BEKAL Pemimpin bertujuan menumbuhkan jejaring pemimpin muda di bidang lingkungan yang mampu menggerakkan transformasi sosial menuju pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkearifan lokal.
