Gebrakan PGN bangun infrastruktur jargas

id jargas,jaringan gas,pgn

Gebrakan PGN bangun infrastruktur jargas

Rumah Rukmini, warga Dusun 4, Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang sudah dialiri gas bumi oleh PGN. (ANTARA/Dolly Rosana/19)

Palembang (ANTARA) - Perusahaan Gas Negara sukses menjalankan penugasan negara dalam membangun jaringan gas (jargas) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebanyak 6.031 sambungan rumah tangga (SR) pada 2017.

Setelah dua tahun berselang, masyarakat kabupaten tersebut tetap menanti langkah lanjutan BUMN yang telah menjadi sub holding gas itu untuk terus membumikan gas di “Bumi Serasan Sekate”.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan pemerintah telah menyetujui penambahan kuota jargas di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2020 bersama 53 kabupaten/kota lain di Indonesia.

Pemerintah kabupaten sudah mengajukan lima kecamatan yakni Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Babat Supat, dan Sekayu, yang mana pada 2017 tidak masuk kuota.

"Kami mengharapkan lima kecamatan ini pada 2020 sudah merasakan manfaat gas bumi. Ada potensi yang besar di sini mengingat terdapat 70.367 kepala keluarga,” kata dia.

Perluasan jaringan gas ini, menurut Dodi, sangat mungkin karena sudah ada pipa eksisting di sekitar lima kecamatan ini. Selain itu, sumber gas juga demikian berlimpah yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sendiri.

PGN sebelumnya, dalam menjalankan penugasan pemerintah di Musi Banyuasin pada 2017 bekerja sama dengan PT Medco E&P Indonesia yang memiliki ladang minyak dan gas (migas) Lapangan Matra Blok South Sumatera, tak jauh dari Kota Sekayu.

Untuk memastikan proyek ini dapat berlanjut kembali pada 2020, Dodi mengatakan telah membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari berbagai instansi, di antaranya Pemkab Musi Banyuasin, TNI dan Polri.

“Kami berharap diberikan lagi setidaknya 5.000 sambungan SR lagi,” kata Dodi.

Pembangunan jargas di berbagai kabupaten/kota di Tanah Air ini tak lain untuk mendorong penggunaan gas bumi bagi kalangan rumah tangga. Bukan hanya bertujuan mengurangi subsidi elpiji, pemerintah juga berharap masyarakat semakin banyak menggunakan gas bumi yang ketahui lebih aman dan murah.

Pada 2016, pemerintah menugaskan PGN menjalankan program di Surabaya, Tarakan, dan Batam, disusul tahun 2017 dilanjutkan penugasan di Musi Banyuasin, Mojokerto, Lampung, dan Rusun Kemayoran (DKI Jakarta).

Khusus di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), PGN ditugasi negara untuk mengerjakan 6.031 sambungan SR pada 2017.

Sebanyak enam lokasi di Kecamatan Sekayu, Muba, menjadi sasaran dalam program penggunaan gas alam dalam negeri ini yakni empat kelurahan (Balai Agung, Soak Baru, Serasan Jaya, dan Kayuara) serta dua desa (Lumpatan I dan Lumpatan II).
 
Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) memeriksa keandalan instalasi rumah tangga di kediaman Andy Pasla, warga Dusun IV Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. ((ANTARA Sumsel/Feny Selly).)


Andy Pasla (35), warga Dusun 4, Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan dirinya sangat bersyukur dapat merasakan program pembangunan jargas bersubsidi ini.

Maklum saja, di tengah jatuhnya harga karet dalam lima tahun terakhir, ia amat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Sejak pakai jargas ini jauh lebih hemat, bisa dikatakan separuh dari sebelumnya,” kata ayah satu putra ini.

Andy menceritakan sebelumnya ia menggunakan tabung gas bersubsidi berukuran 3 kilo gram untuk kebutuhan memasak sehari-hari, dengan harga eceran Rp25.000—Rp27.000 per tabung. Setiap bulan, ia membutuhkan setidaknya tiga tabung sehingga kebutuhan rata-rata per bulannya mencapai Rp75.000—Rp81.000.

Namun sejak terakses pada jaringan gas milik PGN, ia hanya membayar biaya Rp35.000—Rp40.000 per bulan, disesuaikan dengan jumlah pemakaian.

Selain itu, manfaat yang sangat dirasakan Andy yakni dirinya tidak perlu lagi berburu tabung gas 3 kg saat kelangkaan terjadi. Ia tidak perlu lagi ke desa tetangga yang berjarak hingga 15 kilometer dari kediamannya hanya untuk mendapatkan gas melon tersebut.

Tak ayal, kebahagiaan yang dirasakan Andy ini juga ingin dirasakan warga di lima kecamatan lainnya, seperti disampaikan Camat Bayung Lincir Akhmad Toyibir.

“Kami sudah mendata warga di Bayung Lincir, dan bisa dikatakan semuanya sangat menantikan sambungan jargas ini,” kata Toyibir.

Harapan ini tak terlalu muluk mengingat Musi Banyuasin dikaruniai gas bumi yang berlimpah, bahkan sektor pertambangan dan energi menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten tersebut yaitu 66,86 persen, setelah itu disusul pertanian 12,35 persen.

Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Selatan mencatat produksi migas di Musi Banyuasin melebihi separuh dari total capaian gas di provinsi tersebut yakni 1.500 MMSCFD atau sekitar 865 juta standar kaki kubik per hari.

Sejak lama Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lumbung migas di Tanah Air, salah satunya menjadi suplai energi ke sejumlah pembangkit PLN di Jawa dan Batam, dan pemenuhan kebutuhan PGN di berbagai kota.

Selain itu, gas yang bersumber dari ladang migas di Grissik, Musi Banyuasin ini sudah belasan tahun menerangi Singapura karena adanya kontrak bisnis jangka panjang antara pengelola lapangan migas Grissik, ConocoPhillips dengan perusahaan gas asal Singapura Gas Singapore.
 
Melihat betapa besarnya cadangan gas alam yang terkandung di Kabupaten Musi Banyuasin ini maka tak heran bila warga setempat memimpikan kehidupan yang lebih baik, seperti yang diungkapkan Rukmini, warga Dusun 4, Lumpatan II, Kecamatan Sekayu.

Apalagi pada pertengahan Februari 2019 telah ditemukan cadangan gas di Blok Sakakemang, Kecamatan Bayung Lincir yang diperkirakan jumlahnya menjadi nomor empat di dunia dengan potensi 2 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan gas itu ditemukan di sumur Kaliberau Dalam, tepatnya di lokasi ekplorasi Repsol, perusahaan asal Amerika Serikat.

"Bisa dikatakan, baru dengan adanya gas alam ini yang membuat kami benar-benar merasakan langsung manfaat kekayaan alam di Musi Banyuasin," kata Rukmini.


Percepat Infrastruktur gas

Luasnya cakupan wilayah Indonesia dan besarnya populasi masyarakatnya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk untuk menghadirkan layanan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Keputusan pemerintah menjadikan PGN sub holding gas setelah mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat infrastruktur gas di Tanah Air. Ini karena kedua perusahaan memiliki jaringan pipa gas yang dapat menyasar potensi pasar yang besar, mulai dari kalangan industri hingga pelanggan rumah tangga.

 
Sejumlah pekerja melakukan penggalian pipa gas jaringan rumah tangga milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/11). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc/17)


Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan proses holding migas dan peran PGN sebagai sub holding gas sejauh ini telah menggenjot kinerja penyaluran gas bumi di Tanah Air.

Pada semester pertama tahun 2019, PGN telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938BBTUD, dengan rinciannya volume gas terdistribusi sebesar 932 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD.

Pada periode tersebut, PGN tercatat telah melayani lebih dari 350.000 pelanggan dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 kilometer, sedangkan jargas jaringan rumah tangga sepanjang lebih dari 3.800 kilometer.

Bukan hanya dalam distribusi dan transmisi penyaluran gas bumi, integrasi infrastruktur gas setelah bergabungnya PT Pertamina Gas (Pertagas) di bawah PGN selaku sub holding gas terbukti mampu mendongkrak nilai efisiensi dan efektifitas perusahaan.

“Ada kenaikan kinerja hampir 50 persen dalam periode lima bulan saja setelah PGN menjadi sub holding, kami memperkirakan ini akan terus melonjak hingga akhir tahun,” ujar dia.

Meskipun secara angka ini terus bertumbuh dibandingkan tahun lalu, namun penyaluran dan distribusi gas bumi tetaplah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PGN.

Apalagi sebagai perpanjangan tangan negara, BUMN ini berperan vital mewujudkan target pemerintah berupa bauran energi gas bumi sebesar 22 persen pada 2025 dan 24 persen pada 2050.

Sebagai sub holding gas, saat ini PGN mengelola sekitar 3 miliar kaki kubik per hari (billion cubic feet per day/Bcfd), setara dengan 98 persen pangsa pasar bisnis transmisi gas. Sementara gas yang dikelola baru 25 persen dari total pangsa pasar pemanfaatan gas domestik.

Menurut data SKK Migas, pemanfaatan gas domestik di Indonesia pada 2018 mencapai 60 persen dari produksi gas nasional.

Namun, dengan menguasai dan mengoperasikan 96 persen dari total infrastruktur gas di Indonesia, PGN baru memenuhi 20 persen kebutuhan infrastruktur gas bumi.

Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi tersebut, PGN sampai tahun 2024 akan membangun sejumlah infrastruktur baru diantaranya, membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan dan menjangkau warga dan konsumen.

"Strategi PGN ini sejalan dengan program pembangunan pemerintah dengan membangun berbagai infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru,” kata Rachmat.

Sales Area Head PGN Palembang Agus Muhammad Mirza mengatakan terkait pembangunan infastruktur gas alam ini, pemerintah telah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PGN selaku anak perusahaan (sub holding gas) untuk menyusun desain rekayasa (front end engineering design/FEED) dan detail rinci (detail engineering design construction/DEDC) jargas di Sumatera Selatan.

Khusus di Sumatera Selatan, jaringan pipa jargas akan dibangun di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muaraenim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada 2020.

Dari sembilan kabupaten/kota ini terdapat enam kabupaten/kota di antaranya Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi kali pertama menikmati program jargas.

Pembangunan jargas di Sumsel ini masuk dalam rencana pemerintah yang akan membangun jaringan pipa distribusi gas bumi untuk 293.533 sambungan SR di 54 kabupaten/kota senilai Rp3,2 triliun pada 2020.

Sejak 2009 hingga 2018, pemerintah membangun jargas untuk 325.852 sambungan rumah (SR) di 16 provinsi meliputi 40 kabupaten/kota. Jumlah jargas 2020 ini besar sekali atau hampir sama dengan yang dibangun selama 10 tahun mulai 2009 hingga 2018.

“Seperti di Penukal Abab Lematang Ilir dan Muaraenim, sudah mulai kontruksi pipa sehingga pada 2020 diharapkan sudah bisa dinikmati masyarakat,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (Apindo) Sumarjono Saragih mengatakan para pengusaha sangat berharap adanya percepatan infrastruktur gas bumi ini.

Meski dimulai dari Sambungan Rumah Tangga, tapi cepat atau lambat pasti akan merambat pada layanan ke sektor UMKM dan kalangan industri, seperti yang terjadi di Kota Palembang, Kota Prabumulih dan lainnya yang sudah lebih dulu membangun infrastruktur jaringan gas.

“Energi merupakan kebutuhan vital untuk industri, sama sepertinya listrik dan air. Sejauh ini, jaringan gas bumi di Sumsel masih terbatas, kami berharap setelah PGN menjadi sub holding bisa menjangkau seluruh daerah,” kata dia.

Menurutnya, kehadiran jaringan gas bumi ini menjadi salah satu kunci utama untuk mendatangkan investasi di Sumatera Selatan karena sejauh ini pengusaha terpaksa menggunakan batubara yang kurang ramah lingkungan.

“Jika ada gas, saya pastikan akan beralih karena lebih aman dan murah. Ini artinya ada potensi bisnis di sini bagi PGN,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat Energi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Zainuddin Nawawi mengatakan pembangunan infrastruktur gas diakui bukan perkara mudah di tengah ketidakpastian pasokan gas dan tingginya biaya investasi.

Selama ini struktur harga gas bumi diketahui sebanyak 70 persennya untuk biaya di sisi hulu. Karena itu, jika harga gas terlalu rendah akan sulit bagi siapa pun untuk mengembangkan infrastrukturnya apalagi bisnis ini tidak seperti jalan tol yang tarifnya bisa dievaluasi secara periodik.

Namun, adanya campur tangan pemerintah yang menjadikan PGN sebagai sub holding gas dapat dijadikan solusi atas kesulitan tersebut karena akan tercipta  sinergi antar BUMN dan BUMD lain yang telah mengelola gas.

"Dengan begitu, biaya di hulu dapat ditekan sehingga makin banyak masyarakat yang menikmati gas bumi dengan harga yang murah,” kata dia.

Menjadi sub holding gas adalah lembaran baru bagi PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas dalam upaya memenuhi kebutuhan energi nasional.

Pembangunan infrastruktur ini merupakan investasi jangka panjang yang penuh risiko, namun risiko itu diambil PGN demi semakin kokohnya ketahanan energi nasional.






 
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar