Palembang Darussalam krisis identitas, Pemkot diminta tanggung jawab

Palembang (ANTARA News Sumsel - Identitas Palembang Darussalam semakin diambang krisis dan terancam hilang, berbagai kalangan mulai budayawan, sejarawan hingga legislatorpun meminta Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab.

"Saya kira kondisinya sudah akut sekali bahkan ada banyak tradisi kebudayaan yang mencerminkan identitas Palembang Darussalam nyatanya sudah hilang, kenapa pemkot yang tanggung jawab? karena selama ini pemkot membangun tanpa menggunakan konsep-konsep kebudayaan," kata budayawan Palembang Vebri Al Lintani saat seminar dan lokakarya Mengangkat Kembali Identitas Budaya Palembang Darussalam, Minggu (16/12).

Menurutnya akibat pembangunan yang tidak memperhatikan konsep kebudayaan tersebut, membuat unsur-unsur budaya semakin tak dikenal dan hilang, seharusnya Palembang bisa meniru DKI Jakarta, yang meskipun plural tetapi identitas betawi sangat terasa karena pemprov DKI  mengeksplorasinya dengan regulasi penguatan identitas betawi.

Identitas tidak sebatas bendawi saja seperti tanjak, songket, masjid, makam-makam atau Benteng Kuto Besak, namun lebih penting kata Vebri, yang bersifat non bendawi seperti suku palembang, zuriat (keturunan Kesultanan Palembang Darussalam), norma-norma, adat istiadat, dan seni tutur juga harus dijaga dengan regulasi khusus.

"Tidak ada regulasi yang mengeksplorasi kebudayaan Palembang, padahal kalau mau ada banyak nilai-nilai kearifan lokal yang bisa membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah, seperti banjir misalnya, namun selama ini Pemkot nampak masih gamang dalam memilih konsep pembangunan," ujar Vebri

Selaku budayawan ia mendorong pemkot  membuat peraturan daerah (perda), misalnya memasukkan kebudayaan identitas Palembang Darussalam ke dalam mata pelajaran, segera mencari motto Kota Palembang, dan mengembalikan tagline 'Palembang Djaya' ke kata aslinya 'Pelembang Darussalam'.

"Memang agak aneh, kota tertua tapi tidak punya motto, kalau Sekayu ada serasan sekate, Lubuklinggau Sebiduk Semare, palembang tidak ada, padahal saya pernah usul tapi tidak ditindaklanjuti," tambah Vebri.

Sementara Anggota DPR RI Komisi X yang membidangi  Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah Mustafa Kamal mengatakan pihaknya akan membantu berbagai kalangan untuk menguatkan kembali identitas Palembang Darussalam.

"Indentitas kebudayaan Palembang ini sudah di level krisis, para pegiat budaya yang ingin adanya peraturan daerah (perda) mengenai identitas darussalam, apalagi Undang-undang tentang penguatan budaya baru saja diterbitkan, maka sudah menjadi keharusan yang mendesak bagi pemkot Palembang merealisasikanya," ujar Mustafa Kamal.

Selaku legislator, pihaknya akan mengawal wacana perda tersebut sampai jadi mata pelajaran sekolah, di sisi lain ia mendukung upaya-upaya budayawan, sejarawan, pihak kesultanan dan para seniman dalam menggaungkan identitas palembang darussalam dengan berbagai bentuk seperti mencetak buku,  tidak sebatas diskusi atau seminar saja.

Identitas amatlah penting menurut Mustafa Kamal, apalagi identitas kebudayaan bagian dari kekuatan nasional, kalaupun Kota Palembang terus berkembang maju, maka harus disertai penguatan budaya yang kokoh.

"Jadi tidaklah repot kalau mau buat perdanya, ini tentang political will saja, jika kalangan budaya sudah usul, pemkot menyambut, lalu legislator acc maka selesai, tapi sekarang ada tidak keinginan itu di pihak pemerintah? kemudian siapa lagi yang mau menjaga khazanah warisan budaya ini kalau bukan kita?," kata Mustafa.

Ia menambahkan pemkot harus menangkap aspirasi budayawan dan sejarawan yang dengan keterbatasannya mau serta mampu menemukan hingga mengangkat kembali seni-budaya yang diambang kepunahan.