Palembang (ANTARA Sumsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Selatan mendukung rancangan peraturan daerah tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan orang di provinsi tersebut.
"Fraksi PKS menyambut baik dengan diusulkannya rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut," kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Sumatera Selatan, HM Amin Haderi pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 12 raperda provinsi setempat di Palembang, Rabu.
Menurut dia, perdagangan perempuan dan anak telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.
"Ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)," katanya.
Ia mengatakan, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan orang di provinsi tersebut merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa.
Hal tersebut perlu, sebab terkait erat dengan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional, ujarnya.
Apalagi data menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak.
"Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan," tuturnya.
Fraksi itu juga mempertanyakan berapa banyak kasus korban perdagangan orang di wilayah Sumsel.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat juga menyambut baik raperda itu dalam upaya bersama mengatur pencegahan tindak pidana perdagangan orang yakni anak dan perempuan.
Sehingga diperlukan penanganan serta perlindungan terhadap korban, kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, H A Yani.
Berita Terkait
Raperda APBD-P Muara Enim 2024 disepakati Rp4,3 triliun
Minggu, 22 September 2024 18:45 Wib
Kemenkumham Sumsel fasilitasi raperda disabilitas berbasis HAM
Rabu, 18 September 2024 4:21 Wib
73 Raperkada diharmonisasi Kanwil Kemenkumham Sumsel
Minggu, 4 Agustus 2024 9:50 Wib
Pj Bupati Banyuasin bacakan Raperda pada paripurna DPRD
Minggu, 7 Juli 2024 19:07 Wib
Fraksi DPRD Muba apresiasi pembentukan Raperda LPj TA 2023 Muba
Selasa, 4 Juni 2024 8:29 Wib
Kemenkumham Sumsel bersinergi dengan DPRD Banyuasin susun raperda
Minggu, 3 Maret 2024 18:54 Wib
Kemenkumham Sumsel harmonisasi ratusan raperda usulan pemprov
Selasa, 28 November 2023 19:06 Wib
Kanwil Kemenkumham Sumsel harmonisasi 164 raperda-75 raperkada
Minggu, 26 November 2023 9:03 Wib