Selain itu, bagi publik, masyarakat akan kehilangan rasa kepercayaan kepada Korps Bhayangkara karena memberikan kenaikan pangkat pada anggota yang pernah bermasalah.
"Kepercayaan publik pada Polri bisa rendah karena urusan institusi Polri bukan hanya urusan Polri, tetapi ini juga adalah urusan terkait kepentingan publik di mana mereka berhak mengetahui," ujarnya.
Sugeng juga berharap agar putusan kode etik kepolisian dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi publik dan juga hak publik untuk mengetahui.
Sebelumnya, diketahui bahwa mantan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budhi Herdi Susianto yang pernah terlibat dalam kasus mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.
Kenaikan itu tertuang dalam Surat Telegram ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 November 2024. Dalam surat tersebut, Budhi yang sebelumnya menjabat Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri, mendapatkan jabatan baru sebagai Karo Watpers SSDM Polri.
Budhi Herdi Susianto pernah dijatuhi sanksi penempatan khusus dan demosi karena terlibat dalam rekayasa kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Ferdy Sambo pada tahun 2022.
Kenaikan pangkat itu sontak mengundang kritik dari masyarakat di media sosial.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: IPW minta Polri transparan soal kenaikan pangkat personel bermasalah
IPW minta Polri transparan soal kenaikan pangkat personel bermasalah
Ilustrasi . (ANTARA)
