Menkeu sebut Menteri PUPR bagai Sinterklas bagi BMN Rp374 triliun
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono layaknya "Sinterklas" dengan menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp374,66 triliun kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, yayasan, masyarakat, dan pihak lainnya, selama 10 tahun terakhir.
"Jadi kira-kira selama 10 tahun terakhir, Menteri PUPR ini saya sampaikan seperti sinterklas bagi barang-barang milik negara itu berapa banyak nilainya, Pak Bas selama 10 tahun ini membagikan Rp374,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam Serah Terima BMN Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan hibah BMN kepada berbagai pihak ini mencerminkan bahwa uang masyarakat yang dikelola negara akan kembali ke masyarakat dengan berbagai manfaat. BMN yang diserahkan Kementerian PUPR itu seperti asrama bagi lembaga pendidikan tinggi, embung untuk sarana air, jembatan, bendungan, dan lainnya.
"Uang kita menjadi barang yang sudah jadi, berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadirkan kepada berbagai pihak. Ada yang kemudian kepada lembaga pendidikan, ada juga ke masyarakat, kepada pemerintah daerah, dan juga kepada sampai desa, dan ada yang diserahgunakan untuk kementerian/lembaga," ujar dia.
"Jadi kira-kira selama 10 tahun terakhir, Menteri PUPR ini saya sampaikan seperti sinterklas bagi barang-barang milik negara itu berapa banyak nilainya, Pak Bas selama 10 tahun ini membagikan Rp374,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam Serah Terima BMN Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan hibah BMN kepada berbagai pihak ini mencerminkan bahwa uang masyarakat yang dikelola negara akan kembali ke masyarakat dengan berbagai manfaat. BMN yang diserahkan Kementerian PUPR itu seperti asrama bagi lembaga pendidikan tinggi, embung untuk sarana air, jembatan, bendungan, dan lainnya.
"Uang kita menjadi barang yang sudah jadi, berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadirkan kepada berbagai pihak. Ada yang kemudian kepada lembaga pendidikan, ada juga ke masyarakat, kepada pemerintah daerah, dan juga kepada sampai desa, dan ada yang diserahgunakan untuk kementerian/lembaga," ujar dia.