Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan angka penduduk miskin di Kepulauan Babel pada Maret 2024 terendah ke-4 nasional, sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di daerah setempat.
"Jumlah penduduk miskin pada Maret tahun ini 69,95 ribu orang atau 4,55 persen dan angka ini menempatkan Babel pada tingkat kemiskinan terendah ke-4 nasional," kata Kepala BPS Kepulauan Babel Toto Haryanto Silitonga di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 69,95 ribu orang, atau meningkat 1,26 ribu orang terhadap Maret 2023 dan meningkat 0,26 ribu orang terhadap September 2022.
Sementara itu, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 3,39 persen, turun sebesar 0,15 persen poin pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk
miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 6,17 persen, naik sebesar 0,32 persen poin pada Maret 2023.
"Meskipun angka ini naik 0,03 poin, namun persentase penduduk miskin Babel sebesar 4,55 persen ini masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yakni 9,03 persen," katanya. Menurut dia pengangguran dan kemiskinan merupakan dua hal yang berkaitan erat. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun, karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.
"Saat ini Pemprov Kepulauan Babel telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi kemiskinan ini, salah satunya dengan mengurangi angka pengangguran," katanya.
Selain itu, angka kemiskinan ini menurun juga karena harga sawit menunjukkan peningkatan sejak Desember 2023 hingga Februari 2024, meningkatnya harga karet, produksi ikan meningkat sepanjang Januari sampai Februari 2024.
"Dinas Koperasi UKM Babel saat ini mencatat terdapat penambahan sebanyak 8.891 pelaku usaha mikro kecil dan menengah selama kurun waktu Februari 2023 hingga Februari 2024, adanya momen Pilpres pada Februari 2024 dan adanya rekrutmen KPPS dan panitia pemilu dan adanya penerimaan PPPK pada Februari 2024 sehingga meningkatnya tenaga kerja pemerintah," katanya.
