Sementara itu mengenai pendekatan yurisdiksi sebagai upaya mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit swadaya, Prayudi mendukung hal tersebut.
"Pendekatan yurisdiksi dapat menjadi peluang untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO terutama di tingkat pekebun," katanya.
Dikatakannya, pendekatan yurisdiksi merupakan suatu wilayah yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu baik secara politis maupun administratif.
Wilayah dalam yurisdiksi tersebut akan dinilai kepatuhan dan pemenuhannya terhadap prinsip dan kriteria untuk memperoleh sertifikasi ISPO, lanjutnya, CPO yang diproduksi di dalam batas wilayah tersebut dapat dianggap telah mematuhi standar ISPO.
Sebelumnya Yayasan Kaleka menginisiasi pendekatan yuridis sebagai upaya dalam mendorong percepatan sertifikasi ISPO.
Menurut Bernadinus Steni Sugiarto dari Yayasan Kaleka, bila proses sertifikasi dilakukan dengan mengikutkan kurang dari 500 petani, biaya sertikasi akan terasa mahal mencapai di atas 170 dolar AS per petani.
Sementara bila skala proses sertifikasi itu dikembangkan menjadi sebanyak di atas 2000 petani sawit, maka biaya sertifikasi minyak sawit berkelanjutan bisa ditekan hingga minimal sampai kurang dari 50 dolar AS per petani.
Oleh sebab itu guna mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi, lanjutnya, salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan skala sertifikasi untuk mencakup lebih banyak petani dalam satu proses.
Kementan: Strategi Sawit Satu percepat sertifikasi ISPO petani
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Prayudi Syamsuri memberi pemaparan dalam workshop dengan tema "Best Practices Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Yurisdiksi" di Jakarta, Kamis (20/6/2024) . (Antara/Subagyo)
