Palembang (ANTARA) -
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat kolaborasi aksi iklim dengan menggelar rapat koordinasi teknis pengendalian perubahan iklim Regional Sumatera.
Kegiatan pengendalian perubahan iklim tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi dan Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edward Chandra di Palembang, Selasa.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi dalam sambutannya mengatakan bahwa KLHK mengajak Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan untuk menguatkan sektor pertumbuhan melalui kolaborasi aksi iklim tersebut.
"Kolaborasi dan sinergi ini dibutuhkan guna merespon perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di Indonesia. Sinergi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa target NDC mencakup banyak sektor di kementerian atau lembaga dan lintas organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten dan kota. Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim.
Disebutkan, Pemerintah Daerah sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.
”Mengingat target NDC mitigasi dan adaptasi mencakup banyak sektor di kementerian atau lembaga dan lintas OPD di Provinsi dan kabupaten atau kota, saya mengajak untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan nasional kita mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim dalam mensejahterakan kehidupan negara dan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan oleh karena itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca.
Sementara Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edward Chandra mengatakan bahwa pertumbuhan pembangunan di Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 5, 23 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,94 persen dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Regional Sumatera.
Ia juga menekankan pula pentingnya sinergi yang kuat semua pemerintah daerah dengan dalam pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.
Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan bisa mengikuti jejak Kalimantan Timur dan Jambi untuk mengakses dana Green Climate Fund.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KLHK perkuat kolaborasi aksi iklim regional Sumatera
