Dirut Bank BTN: 90 persen pemohon KPR subsidi adalah milenial

id Bank btn,Dirut bank btn,Kpr subsidi,Kelompok milenial,Rumah kpr,berita sumsel, berita palembang

Dirut Bank BTN: 90 persen pemohon KPR subsidi adalah milenial

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu usai gelaran Akad KPR Massal di Tangerang, Banten, Selasa (8/8/2023). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Tangerang (ANTARA) - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan bahwa pemohon Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi didominasi oleh kelompok milenial sebanyak 90,94 persen.

Nixon menyebut, angka tersebut didapat berdasarkan jumlah pemohon KPR subsidi periode 2020 hingga Juli 2023.

"Jadi 90 persen yang akad KPR dengan Bank BTN sampai dengan Juli adalah para milenial," ujar Nixon saat Akad KPR Massal di Tangerang, Banten, Selasa.

Nixon menjelaskan, pada 2020 realisasi KPR subsidi untuk kelompok milenial telah menyerap sebanyak 92.448 unit atau senilai Rp13 triliun.

Di 2021, angka ini terus bertambah menjadi 96.700 unit atau Rp13,728 triliun. 2022 tercatat naik menjadi 123.133 unit atau senilai Rp18 triliun.Sementara itu, hingga Juli 2023 angka yang tercatat mencapai 62.672 unit atau Rp9,4 triliun.

"Kita harapkan tahun ini bisa melebihi 140.000 unit," kata Nixon.

Bank BTN menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar Rp182.250 unit dengan nilai mencapai Rp26,77 triliun. Target Bank BTN tersebut sekitar 80 persen dari total target pemerintah 2023 baik KPR FLPP maupun KPR Tapera yang sekitar 230.000 unit.

Untuk mencapai target tersebut, Nixon mengungkapkan, salah satu yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera.

Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kerjasama dengan BP Tapera diharapkan dapat mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan.

Skema ini juga diharapkan dapat menambah sekitar 5.000 unit atau setara dengan potensi penambahan penyerapan nilai pembiayaan sekitar Rp800 miliar hingga akhir tahun.