Warga Sumsel diminta proporsional manfaatkan dana bantuan

id BLT BBM Sumsel,blt,pemprov sumsel,dana bantuan,sumsel,berita sumsel,info sumsel

Warga Sumsel diminta proporsional manfaatkan dana bantuan

Beberapa masyarakat mengantre untuk menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kantor Pos Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/9/2022) (ANTARA/M. Riezko Bima Elko P.) (ANTARA/M Riezko Bima Elko P)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  meminta kepada para warga daerah ini untuk memanfaatkan secara proporsional setiap dana bantuan bantalan sosial yang disalurkan pemerintah pascapenyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah di Palembang, Jumat, mengatakan untuk memudahkan hidup warga negaranya yang terdampak pascapenyesuaian harga BBM subsidi itu pemerintah telah menggelontorkan dana bantuan sebagai bantalan sosial tambahan yang nilainya sangat besar.

Adapun diketahui pemerintah mengalokasikan dana bantalan sosial tambahan pengalihan subsidi BBM tersebut total senilai Rp24,17 triliun.

Di Sumsel sendiri, kata dia, selama dua pekan terakhir yang terhitung mulai sejak Senin (5/9), pemerintah telah merampungkan penyaluran dua bentuk bantuan bantalan sosial secara serentak untuk seluruh warga yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Pemkot Palembang petakan sasaran penerima bantuan kompensasi penyesuaian harga BBM

Masing-masing berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) penyesuaian harga BBM subsidi senilai Rp300 ribu, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT) reguler senilai Rp200 ribu untuk bulan September – Oktober. Selanjutnya, penyaluran bantuan termin kedua diproyeksikan berlangsung pada November – Desember dengan besaran nilai yang sama.

Dua bantuan itu disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dalam pengawasan petugas Dinas Sosial provinsi-kabupaten/kota kepada sebanyak 473.366 orang KPM di 17 Kabupaten/Kota, atau per orang total menerima senilai Rp500 ribu.

“Negara sudah menjalankan keharusannya mengatasi kondisi saat ini menggunakan APBN yang nilainya sangat besar, jadi, jangan sampai pemanfaatannya malah mubazir atau tidak proporsional,” kata Mirwansyah.

Adapun rincinya jumlah KPM di Sumsel penerima dana bantuan itu antara lain, Kabupaten Banyuasin sebanyak 46.714 orang penerima, Empat Lawang 14.495 orang, Lahat sebanyak 29.081 orang, Muara Enim sebanyak 44.717 orang, Musi Banyuasin 35.156 orang, Musi Rawas 35.941 orang.

Kabupaten Musi Rawas Utara 9.466 orang, Ogan Ilir 38.313 orang, Ogan Komering Ilir 43.398 orang, Ogan Komering Ulu 23.165 orang, Ogan Komering Ulu Selatan 28.254 orang, Ogan Komering Ulu Timur 32.948 orang, Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 8.883 orang.

Kemudian, Kota Lubuk Linggau sebanyak 14.517 orang, Pagar Alam sebanyak 6.244, Palembang sebanyak 52.443 orang, dan Prabumulih sebanyak 8.631 orang KPM.

“Nantinya juga ada bantuan bantalan sosial tambahan yang ditargetkan menyasar sebanyak 304.803 jiwa warga Sumsel dari berbagai profesi pekerjaan yang terdampak, dana ini akan bersumber dari pemanfaatan DAU dan DBH sebesar 2 persen,” imbuhnya.

Baca juga: Ribuan warga Ogan Ilir terima BLT-BBM di Palembang

Maka dari itu, Mirwansyah berharap, warga setiap kategori penerima dana bantuan bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, misalnya seperti belanja makanan, jajan anak sekolah dan hindari belanja di luar kebutuhan itu menggunakan dana bantuan.

Dalam kondisi negara yang sedang prihatin saat ini dampak ketidakpastian ekonomi global, lanjutnya, pemerintah secara khusus berharap kepada masyarakat untuk mulai belajar menerapkan gaya atau pola hidup hemat.

“Di tingkat keluarga pola hidup hemat itu dipegang oleh orang tua lalu menurun ke anak dan lingkungan sekitar,” kata dia, Pemerintah pun sedang belajar menerapkan gaya atau pola hidup hemat tersebut dengan memperketat alokasi belanja, yang pemanfaatannya terfokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Seorang warga penerima manfaat dari Kabupaten Ogan Ilir, Effendi (40) mengaku tidak mengalami kesulitan apa pun dalam proses penyaluran dana bantuan perlindungan sosial total senilai Rp500 ribu dari pemerintah.

Bapak satu orang anak itu menerima dana bantuan perlindungan bersama ribuan orang warga penerima manfaat dari Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir lainnya, setelah menerima surat pemberitahuan dari kepala desa setempat.

Meskipun dalam surat pemberitahuan itu, mengharuskan pihaknya untuk menempuh perjalanan sejauh 11 Kilometer melakukan pengambilan dana bantuan tersebut di Kantor Pos Jalan Kapten A Rivai, Kota Palembang, pada Rabu (14/9), karena daerah itu tidak memiliki Kantor Pos.

Baca juga: Sumsel rampungkan BLT BBM tahap pertama selama dua pekan

“Saya merasa cukup dengan adanya dana bantuan ini, ya, hitung-hitung tambahan buat beli lauk dapur. Tapi sebenarnya harapan saya tidak ada kenaikan harga BBM,” kata dia.

Effendi menyebutkan, kenaikan harga BBM sangat berdampak baginya selaku buruh bangunan harian dan sesekali penebas rumput perkebunan untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari istri dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun.

Sebab saat ini dirinya mesti mengeluarkan uang rata-rata per hari senilai Rp100-120 ribu untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai dari urusan pangan hingga operasional saat bekerja.

Kebutuhan ongkos itu lebih besar ketimbang sebelumnya, kata dia, keluarganya cukup keluarkan ongkos hidup per hari Rp70-80 ribu.

“Sementara penghasilan saya tidak pasti, kadang terkumpul Rp2 juta dalam satu bulannya, pernah Rp600 ribu saja. Dibilang kurang ya kurang, harga beras naik, ongkos sekolah anak naik, nah itulah mengapa saya berharap lebih baik tidak ada kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Ahmad Rizali tidak menampik harga barang kebutuhan pokok di pasaran saat ini memang beberapa mengalami penyesuaian. Hal tersebut didapati berdasarkan hasil pemeriksaan per hari tim Dinas Perdagangan ke sejumlah pasar tradisional sejak awal bulan September 2022.

Adapun misalnya seperti beras medium (Cap IR 64) terpantau senilai Rp11 ribu per kilogram atau naik 10 persen dari sebelumnya Rp10 ribu per kilogram. Beras premium (Selancar, Patin, Topi Koki, dan Raja) senilai Rp12 ribu per kilogram atau naik 4 persen dari sebelumnya Rp11.500 per kilogram.

Lalu, minyak goreng curah saat ini di jual dengan harga eceran Rp14.500 atau naik 4 persen dari sebelumnya Rp14 ribu, untuk tepung terigu protein tinggi (Cakra Kembar) senilai Rp15 ribu atau naik 15 persen dari senilai Rp13 ribu atau harga rata-rata saat ini Rp14.350 per kilogram.

“Begitupun cabai, bawang merah, bawang putih, kacang tanah juga mengalami kenaikan 4-11 persen. Namun tidak signifikan dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM,” kata dia.

Ahmad menyebutkan, kenaikan harga barang pokok itu sebagian besar karena indikasi penyimpangan cuaca yang dialami daerah penghasil di antaranya seperti di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung sekitarnya dan kondisi geopolitik negara pengekspor bahan baku gandum yang tidak stabil.

“Maka upaya penebalan bantalan sosial tambahan solusi saat ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat, secara substansi harga barang di pasaran dalam kategori stabil dan terjangkau oleh masyarakat,"tandasnya.

Baca juga: Penerima BLT BBM di OKU Raya mencapai 86 ribu kepala keluarga