Pembangunan infrastruktur pelabuhan Pulau Enggano Bengkulu capai Rp41 miliar

id Bengkulu,Pembangunan Pelabuhan Pulau Enggano,pulau enggano,enggano

Pembangunan infrastruktur pelabuhan Pulau Enggano Bengkulu capai Rp41 miliar

Keindahan pantai Komang yang merupakan salah satu objek wisata di Pulau Enggano. (ANTARA/HO)

Kota Bengkulu (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur peningkatan pelabuhan Malakoni dan Kahyapu di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ditargetkan selesai pada akhir 2022 dengan anggaran mencapai Rp41 miliar.
 
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Sugeng Darojati di Bengkulu, Kamis, mengatakan bahwa anggaran Rp41 miliar tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA BPTD wilayah VI Bengkulu Lampung.
 
Pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut merupakan prioritas pemerintah yang telah dimulai sejak 2021 dan telah masuk dalam aturan prioritas pembangunan major project nomor 30 tentang pembangunan di pulau tertinggal, terluar, dan terdepan.
 
"Untuk pelabuhan penyeberangan Kahyapu Enggano dibangun dermaga multi purpose dengan kontrak multi tahun 2021/2022," kata Sugeng.
 
Kemudian untuk rehabilitasi dermaga pelabuhan laut Malakoni Enggano membutuhkan anggaran mencapai Rp20 miliar melalui APBN dan saat ini telah dilakukan kontraknya.
 
Kata dia, pembangunan Dermaga Kahyapu telah dimulai sejak 7 Juli 2021 hingga Desember tahun ini dengan pelaksana teknis Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah VI Bengkulu Lampung di bawah Unit Pelaksana Teknis Ditjen Darat Kementerian Perhubungan RI.
 
"Untuk pelabuhan Kahyapu saat ini sedang melalui proses pengerjaan pengecoran dan rekonstruksi besi penyangga," ujarnya.
 
Dalam proses pembangunan tersebut pihaknya mengalami beberapa kendala seperti pengangkutan material yang berasal dari Pulau Jawa dan adanya perubahan PPN serta menyesuaikan kondisi cuaca kelautan.

Lanjut Sugeng, pembangunan dua dermaga tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerintah dalam mendukung pembangunan dan mendukung konektivitas yang sama di pulau terluar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.