Pemerintah diminta percepat pembangunan jaringan gas

id lpg,jaringan gas,lpg nonsubsidi,pgn

Pemerintah diminta percepat  pembangunan jaringan gas

Warga memeriksa meteran gas yang terpasang melalui program "city gas" Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di The Hok, Jambi, Sabtu (19/3/2022). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/nz.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyatakan pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan gas sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi di tengah masyarakat.

Diah Nurwitasari dalam rilis di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa kenaikan harga LPG nonsubsidi telah mengakibatkan pergeseran pola konsumsi di masyarakat.

“Telah terjadi pergeseran dari masyarakat terkait penggunaan LPG nonsubsidi. Karena kenaikan harga LPG nonsubsidi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu diperhatikan secara detail oleh pemerintah," tegas Diah.

Diah juga menegaskan bahwa pada saat ini, lapisan masyarakat sudah mengalami perubahan.

Hal itu, ujar dia, terlihat dari adanya pergeseran dari kondisi ekonomi masyarakat menengah saat pandemi, membuat masyarakat menengah sangat kesulitan.

Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan energi gas yang terus meningkat, Diah mendorong pemerintah untuk mempercepat perkembangan pelaksanaan jaringan gas di seluruh wilayah.

“Potensi gas alam Indonesia sangat besar. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ditopang oleh kebijakan yang progresif”, paparnya.

Terkait jaringan gas, sebelumnya PT PGN Tbk menyatakan pihaknya memiliki kemampuan mendukung proses transisi energi melalui ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur yang matang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih menuju emisi nol pada 2060.

Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto mengatakan dalam jangka pendek PGN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi.

Langkah ini sangat strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan akan semakin besar. Salah satunya terkait dengan kebijakan bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025.

"Sebagai proses dari rencana penguatan bisnis tersebut, PGN telah mengintegrasikan infrastruktur di Sumatera bagian utara dan tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas penyaluran gas ke seluruh segmen pasar. Pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi ini akan menjadi prioritas utama PGN," jelas Haryo Yunianto.