Palembang (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya meminta jajarannya tetap meningkatkan kinerja di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini.
"Apalagi program dan kebijakan yang dibuat Pemprov Sumsel terkait memutus mata rantai COVID-19 terus dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya usai menghadiri Rapat Paripurna XIV DPRD Sumsel dengan agenda tanggapan atau jawaban Gubernur Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel di Palembang, Senin.
Ia mengatakan guru honor, program sekolah gratis, dan pengelolaan aset daerah tetap menjadi perhatian Pemprov Sumsel.
Selain itu, katanya, usaha-usaha yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah, pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RPJMD juga terus dioptimalkan.
Pemprov Sumsel mempunyai program yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat, petani khususnya dan dunia usaha umumnya, melalui pendidikan dan pelatihan.
"Kesemuanya itu guna meningkatkan daya saing demi mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Wagub Mawardi Yahya menyampaikan jawaban atas pandangan sembilan fraksi DPRD Sumsel.
"Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang positif yang diberikan kepada kami terhadap segala upaya dalam mewujudkan rencana pembangunan Tahun Anggaran 2019," ujar dia.
Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan bersama yang didasarkan atas keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan pencapaian realisasi APBD Sumsel 91,31 persen, pihaknya akan lebih mengoptimalkan dalam mengestimasi pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya, sedangkan dalam pelaksanaan program pembangunan akan selalu mengacu program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sehingga pencapaian realisasi belanja lebih optimal.
"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap upaya untuk mewujudkan pembangunan, hal tersebut keberhasilan bersama atas dasar keinginan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mari bekerja sama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku untuk pemerintahan secara transparan adil dan sebagai pelayan masyarakat," ujar dia.
Rapat paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi itu, juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan R.A. Anita Noeringhati dan Sekda Sumsel Nasrun Umar serta undangan lainnya.
