Palembang (ANTARA) - Sebanyak 50 paket pengerjaan perbaikan jalan di Kota Palembang terancam tertunda lantaran anggaran dari Pemerintah Kota Palembang yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan sebelum pandemi COVID-19, pihaknya mendapat alokasi dana sekitar Rp120 miliar – Rp150 miliar untuk penanganan jalan dari APBD Palembang 2020.
“Namun karena Covid-19, posisi anggaran jadi 0 (kosong), semua dinas seperti itu. PAD (pendapatan asli daerah) juga lagi susah,” kata dia.
Bastari mengatakan 50 paket tersebut dapat saja dibatalkan meskipun sudah kontrak jika kurangnya anggaran untuk pengerjaannya.
“Walaupun sudah dikontrak bisa saja batal karena ini kondisi [pandemi] secara nasional, bukan kesalahan. Belum tentu bisa jalan,” kata dia.
Bastari mengatakan pihaknya pun telah mengajukan dukungan dana ke pemerintah provinsi hingga ke pusat agar perbaikan infrastruktur di Palembang bisa berjalan. Di mana saat ini kemantapan jalan di kota itu baru mencapai 85 persen.
Menurut dia, ada beberapa perbaikan jalan yang akhirnya mendapat dana dari pusat, melalui dana alokasi khusus (DAK). Contohnya, Jalan Sukabangun II dan Jalan Keramasan.
“Ini karena pemkot harus merefocussing anggaran, jadi minta ke provinsi dan pusat, bisa. Cuma memang menunggu persetujuan dahulu, jadi progressnya lebih lambat,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan PAD Kota Palembang turun drastis karena dampak pandemi.
“Capaiannya mungkin yang kita peroleh hanya 30 persen, tanpa bantuan semua pihak akan jadi kendala kita untuk mencapai infrastruktur yang optimal,” katanya.
Oleh karena itu, Harnojoyo melanjutkan, pihaknya meminta dukungan semua pihak, termasuk swasta melalui program CSR untuk perbaikan infrastruktur di kota itu.
Menurutnya, sudah ada BUMN yang merealisasikan program CSR berupa perbaikan jalan di 3 ruas sepanjang 1,8 kilometer senilai total Rp2,3 miliar.
“Baru tahun ini kami memanfaatkan dana CSR untuk pembangunan jalan, kami harus melibatkan pihak lain karena sekarang tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” kata dia.
