Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengecam keras manuver China di Perairan Natuna, yang merugikan masyarakat, daerah, dan NKRI.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, aktivitas nelayan China yang dikawal Coast Guard menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, daerah dan negara. Karena itu, aktivitas ilegal itu harus dihentikan.
"Saya atas nama masyarakat Kepri mengecam keras klaim China terhadap perairan di Natuna, yang secara hukum seharusnya masuk wilayah Indonesia. Pemerintah China semestinya mematuhi itu," tegasnya.
Isdianto menegaskan dirinya tidak rela wilayah kedaulatan NKRI diusik oleh negara lain, apalagi sampai diklaim China. Karena itu, ia terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah-langkah yang akan ditempuh.
Pemprov Kepri juga menunggu arahan maupun instruksi dari pusat terkait permasalahan.
"Sejengkal pun wilayah NKRI harus dijaga, dikawal. Kepri tidak rela itu diganggu," tegasnya.
Isdianto menegaskan Pemprov Kepri tidak dapat melakukan banyak hal dalam menangani permasalahan itu, karena sektor pertahanan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan TNI.
"Namun kami siap memberi dukungan penuh agar permasalahan itu dapat cepat diselesaikan," katanya.
Isdianto sore nanti bertolak ke Natuna untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja pada Rabu (8/1).
"Saya akan sampaikan berbagai hal penting kepada presiden terkait Natuna," tuturnya.
Kepri kecam manuver China di perairan Natuna
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono menunjukkan pergerakan kapal nelayan asing melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat (ANTARA)
