Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo, saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis, menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Pembangunan infrastruktur itu, ujar Presiden Jokowi, adalah guna memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, meratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur pada 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun telah ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun pada awal Kabinet Kerja pada 2015 dan dalam RAPBN 2019 diupayakan naik menjadi Rp420,5 triliun.
Sejak tahun 2015 hingga sekarang, lanjutnya, Pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah nonkomersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan, katanya.
Pada tahun 2019, Kepala Negara juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah.
Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.
Presiden juga mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.
Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan pembiayaan infrastruktur tetap berkelanjutan ke depannya.
Strategi kebudayaan Kepala Negara menuturkan, pembangunan infrastruktur fisik yang masif dilakukan dalam kepemimpinannya, dilakukan sebagai bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan.
Dalam Pidato Kenengaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Presiden mengatakan bahwa selama empat tahun ini, pembangunan infrastruktur fisik yang dibangun secara masif dan merata dilakukan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Infrastruktur dasar seperti pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah, diharapkan bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur, disebut Presiden bukan hanya akan membuat ekonomi Indonesia lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan sebagai bangsa.
"Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan," tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan terus menguatkan konektivitas pembangunan dan pengembangan pelabuhan melalui tol laut yang sejak 2015 hingga 2017 sudah mencapai 477 lokasi.
Klaim keberhasilan bidang infrastruktur juga disampaikan Presiden dalam proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan yang akan terus dikerjakan di seluruh pelosok Tanah Air.
Pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi juga akan terus digenjot agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang dinilai juga akan membantu bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan.
Infrastruktur daerah Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya merayakan kemerdekaan HUT ke-73 dengan terus bertekad untuk bergerak maju dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah.
Menteri PUPR mengajak jajaran kementerian yang dipimpinnya untuk dapat terus meningkatkan prestasi dan kinerja terhadap bangsa Indonesia.
Tema dalam Peringatan HUT RI ke-73 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR adalah mengangkat "Kerja Kita Prestasi Bangsa".
Untuk itu, ujar Basuki, kerja keras insan PUPR harus terus digelorakan terlebih pada masa mendatang amanah yang diberikan kepada Kementerian PUPR bertambah, karena amanah yang semakin besar itu mencerminkan kepercayaan dan harapan publik yang tinggi kepada Kementerian PUPR.
Menteri Basuki menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk mempersiapkan untuk melaksanakan program tahun 2019 untuk mencapai Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.
Dalam mewujudkan visi Presiden Joko Widodo dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), tahun 2019, Kementerian PUPR ditugaskan untuk membangun sekolah perguruan tinggi serta lima pasar induk regional dan pasar-pasar yang terbakar beberapa waktu lalu.
Selama empat tahun Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian PUPR telah menghasilkan bermacam karya hingga kerja nyata untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang handal dan berkualitas memberikan hasil nyata secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Selama tahun 2015-2018 berjalan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan sembilan bendungan, jalan nasional dan jalan tol yang turut memperlancar arus mudik Lebaran 2018 lalu, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, tujuh pos lintas batas negara (PLBN), rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menyelesaikan 33 venue Asian Games ke-18.
Nilai tambah Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Elvyn G. Masassya mengatakan pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan sentra pertumbuhan ekonomi daerah ditujukan agar bisa memberi nilai tambah pengembangan wilayah dan berdampak pada UMKM.
"Saat ini sentra-sentra pertumbuhan ekonomi Indonesia dipacu untuk terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol," kata Dirut Elvyn G. Masassya saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Bangka Belitung, Jumat (17/8).
Menurut Elvyn, sebagai negara maritim yang sekaligus berada pada jalur perdagangan dunia, laut menjadi urat nadi jalur distribusi barang yang membutuhkan peran pelabuhan. Untuk itu saat ini setidaknya pengembangan dan pembangunan pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia dari tahun 2015 sampai 2017 telah mencapai 477 lokasi.
Menurut pemimpin salah satu BUMN ini, konektivitas yang makin kuat baik di darat, laut dan udara akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi Indonesia lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa.
Dirut mengatakan, sebagai negara besar dengan penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa dan 17 ribu pulau, Indonesia harus mengurangi ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan dan harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia.
Sedangkan pengamat politik dari Indonesia Watch Democracy (IWD) Abi Rekso menilai pidato Presiden soal pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan peradaban adalah sebuah fakta.
Abi Rekso menegaskan bagaimana mungkin desa bisa terang tanpa pemenuhan listrik. Bagaimana mungkin pula ada sekolah dan rumah sakit layak di desa tanpa jalan-jalan aspal yang baik.
"Bermimpi soal membangun peradaban, tanpa pernah memulai membangun fasilitas penunjang adalah mimpi di siang bolong," ujar dia.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Baby Setiawati Dipokusumo menginginkan berbagai pihak dapat memperhatikan gender terutama keterlibatan perempuan dalam rangka pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang menjadi tugas Kementerian PUPR berupaya untuk mengadopsi pengarusutamaan gender di mana hal tersebut dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel.
Ia mencontohkan, salah satu upaya Kementerian PUPR mengakomodasi kebutuhan wanita, anak-anak dan difabel, yakni telah disediakan 31 ruang ibu dan anak, tempat penitipan anak, jalur landai, lift dan ruang parkir, khusus bagi difabel di kantor Kementerian PUPR.
Baby mengungkapkan, pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian PUPR telah dimulai dari tahun 1997 dengan pelibatan kaum perempuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dikenal menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Peran perempuan dalam program tersebut dinilai telah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
Terkait dengan pembinaan mitra kerja, seperti mitra industri konstruksi, Kementerian PUPR banyak memberikan sosialisasi tentang Bahaya HIV/AIDS untuk para pekerja konstruksi, kemudian juga mendorong konsultan atau kontraktor untuk memikirkan isu gender dalam desain perencanaan dan konstruksi bangunan gedung.
Kementerian PUPR juga telah berhasil menerbitkan berbagai peraturan yang bersifat responsif gender. Misalnya dalam dalam pedoman pelaksanaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga melibatkan peran aktif perempuan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan dilakukan dengan benar-benar menegakkan prinsip berkeadilan untuk seluruh kalangan bangsa.
