Palembang (ANTARA) - Sekitar 100 kepala desa (kades) dan lurah di Sumatera Selatan (Sumsel) dipersiapkan untuk mengikuti seleksi Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang digelar Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum.
"Untuk mengikuti PJA 2025, Tim Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) saat ini melakukan pendampingan melengkapi syarat seleksi mendapatkan penghargaan di bidang hukum itu," kata Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora di Palembang, Kamis.
Menurut dia, Tim Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel terus menggelorakan kegiatan Paralegal Justice Award yang rutin digelar setiap tahun itu.
"Paralegal Justice Award merupakan anugerah atau penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada para kepala desa dan lurah yang dianggap memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul di desa/kelurahan sehingga penyelesaian tersebut tidak harus berlanjut ke pengadilan (non litigation peacemaker)," ujarnya.
Dia menjelaskan, pada Februari 2025 ini dibuka Paralegal Justice Award, untuk menggelorakan kegiatan tersebut diharapkan dukungan dari Bagian Hukum dan HAM pemerintah kota/kabupaten di provinsi ini mendorong para lurah dan kades untuk mengikuti kompetisi itu.
100 kades/lurah di Sumsel siap ikuti Paralegal Justice Award 2025
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora. ANTARA/Yudi Abdullah/25.
