Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) merupakan langkah untuk menjaga agar petani tetap mendapatkan insentif ekonomi yang memadai.
Menurut Khudori, kenaikan HPP antara 8,3 persen hingga 10,8 persen juga sebagai wujud menjaga kegairahan petani dalam mengusahakan padi.
"Kenaikan HPP patut diapresiasi di saat ongkos produksi padi mengalami kenaikan," kata Khudori kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Khudori menyampaikan, kenaikan HPP gabah dan beras pengadaan Bulog tanpa disertai kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras (medium dan premium) dapat dianggap sebagai cara pemerintah untuk memberi peluang kepada dalam Bulog memaksimalkan pengadaan gabah/beras dari produksi domestik.
Produksi beras diperkirakan akan melimpah pada Maret-Mei 2025. Menurut Khudori, ini periode terbaik bagi Bulog menyerap gabah atau beras.
Lebih lanjut, Khudori menyebut, kebijakan kenaikan HPP tidak bisa dilepaskan dari tekad pemerintah untuk tidak lagi mengimpor beras tahun ini. Artinya, tidak akan ada penugasan impor beras kepada Bulog seperti dua tahun terakhir.
Pengamat: Kenaikan HPP gabah jaga petani dapat insentifekonomi
Pekerja menjemur gabah. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/Spt.
