Pj Bupati Muara Enim serahkan rancangan perubahan Anggaran 2024 ke DPRD
Sekayu, Muba (ANTARA) - Pj Bupati Muara Enim, H Henky Putrawan secara resmi menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muara Enim pada Rabu (11/09).
Pj Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dalam proses penyusunan anggaran ini. Penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada perubahan APBD 2024 diproyeksikan meningkat menjadi Rp3,68 triliun, naik 19 persen dari anggaran sebelumnya.
Selain itu, kenaikan ini didorong oleh peningkatan pendapatan transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara belanja daerah juga naik signifikan menjadi Rp4,3 triliun, dengan fokus utama pada belanja modal yang meningkat lebih dari 100 persen untuk mendukung proyek infrastruktur strategis.
Pj Bupati menjelaskan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, defisit anggaran tetap diperkirakan mencapai Rp614 miliar.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah merencanakan peningkatan penerimaan pembiayaan hingga Rp.620 miliar, dengan harapan mampu menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan kelancaran pelaksanaan program-program prioritas di tahun mendatang.
Pj Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dalam proses penyusunan anggaran ini. Penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada perubahan APBD 2024 diproyeksikan meningkat menjadi Rp3,68 triliun, naik 19 persen dari anggaran sebelumnya.
Selain itu, kenaikan ini didorong oleh peningkatan pendapatan transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara belanja daerah juga naik signifikan menjadi Rp4,3 triliun, dengan fokus utama pada belanja modal yang meningkat lebih dari 100 persen untuk mendukung proyek infrastruktur strategis.
Pj Bupati menjelaskan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, defisit anggaran tetap diperkirakan mencapai Rp614 miliar.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah merencanakan peningkatan penerimaan pembiayaan hingga Rp.620 miliar, dengan harapan mampu menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan kelancaran pelaksanaan program-program prioritas di tahun mendatang.