Kemenkumham Sumsel ikuti pembinaan dan koordinasi tusi Biro Hukum dan Kerja Sama

Palembang (ANTARA) - Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Hukerma) melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi Hukerma pada Jumat, 17 Mei 2024, bertempat  di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung secara hybrid.

Kegiatan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penguatan atas fungsi advokasi  hukum, kehumasan, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri kepada pegawai Kantor Wilayah dan UPT sekitar yang melaksanakan fungsi tersebut.

Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti kegiatan tersebut secara  daring (online) dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas Yulizar, didampingi oleh Kepala Subbagian Humas, RB dan TI Hamsir, JFT Analis Hukum,  Pengelola Kerja Sama, serta Pengelola Kehumasan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Hantor Situmorang. 

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Hantor Situmorang dalam sambutannya menekankan pentingnya pembinaan kegiatan ini untuk mendorong kinerja Kanwil Kemenkumham terutama dalam hal Kehumasan dan kerja sama.

"Penting bagi kita untuk meningkatkan kinerja kehumasan terutama dalam hal publikasi dimana dengan publikasi memudahkan dalam penyebarluasan program Kemenkumham dan dapat meningkatkan eksistensi di masyarakat, tentunya berdampak pada peningkatan citra positif Kemenkumham," ujar Hantor.

Lebih lanjut Karo Hukerma dalam sambutannya menyampaikan tugas dan fungsi (tusi) Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama selain itu disampaikan juga mengenai isu/permasalahan di Biro Hukerma, dan evaluasi Kehumasan Kanwil Babel, Sumsel, Lampung, Bengkulu, dan Kepri.

Sementara di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi kegiatan tersebut. 

Menurut Kakanwil Ilham peran humas menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan informasi positif terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Humas juga harus menjaga citra positif Kementerian Hukum dan HAM dengan cara mempublikasikan berita-berita informatif terkait pelayanan kepada masyarakat, hal ini agar masyarakat dapat mudah mengakses informasi dan kita mendapat trust dari masyarakat,” ujar Kakanwil Ilham.