Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait dengan Pemilu 2024.
Muhadjir, saat memaparkan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat, mengatakan pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir di atas mimbar.
Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Ia kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut, kata dia, bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.
Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (berdiri) saat memaparkan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
