Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan berhasil menyabet penghargaan pada Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 yang digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Center Conference Center, Jakarta, Kamis.
Lomba bertajuk “Legal Development Content Creator” yang dipromotori oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut dibagi tujuh kategori yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, pekerja industri kreatif, profesional, pejabat analis hukum dan penyuluh hukum, anggota JDIHN, serta pimpinan anggota JDIHN.
“Alhamdulillah kita mendapat tiga penghargaan pada LDCC Award tahun 2023 ini," ungkap Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya usai pelaksanaan kegiatan.
Kakanwil Ilham Djaya menyampaikan penghargaan tersebut disumbangkan oleh dua orang penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, dan satu lagi oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) asal UIN Raden Fatah Palembang.
Mereka di antaranya Penyuluh Hukum Hanggih Diyah Arini, meraih juara I kategori pejabat Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, dan Penyuluh Hukum, Dian Merdiansyah meraih juara II kategori pejabat Analis Hukum dan Penyuluh Hukum.
Sedangkan Harits Alfaisa Hasibuan mahasiswa PKL di Kanwil Kemenkumham Sumsel dari UIN Raden Fatah Palembang meraih juara III kategori mahasiswa sekaligus sebagai Duta Suluh JDIHN.
Sebelumnya Kepala BPHN Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan LDCC Awards menjadi salah satu wujud inovasi dalam industri kreatif yang bertujuan mendukung program pemerintah, khususnya BPHN, dalam menyampaikan informasi hukum dan membangun budaya hukum di Indonesia.
Widodo mengungkapkan LDCC Awards mendapat antusias publik sangat besar.
Tercatat 427 konten yang mendaftar dan dinilai tim penilaian internal selama tiga pekan.
Ratusan konten hasil penyaringan kemudian dinilai oleh Dewan Juri LDCC Awards.
Kompetisi LDCC Awards 2023 mengusung empat tema utama yakni memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan pilpres berkualitas 2024, mengembangkan bisnis daring (online) yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum.
rMengembangkan bisnis informasi dan teknologi yang berbasis pada kepatuhan hukum masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyatakan menyambut baik digelarnya Legal Development Content Creator (LDCC) Awards yang baru pertama kali dilaksanakan oleh BPHN.
Ia mengatakan di era saat ini pemerintah membutuhkan pendekatan baru dalam mengelola komunikasi kebijakannya kepada publik melalui media yang lebih membumi sekaligus komunikatif yakni salah satunya melalui media sosial.
“Dalam konteks ini informasi hukum harus lebih komunikatif, karakter dari platform media sosial dan penggunanya lebih mengutamakan kesederhanaan pesan dan kesederhanaan penyampaian," kata Yasonna.
Menurutnya, LDCC Awards salah satu upaya pemerintah untuk menyampaikan pesan melalui media sosial dengan baik, dalam rangka sosialisaasi informasi hukum, termasuk kebijakan-kebijakan.
Menkumham Yasonna juga mengapresiasi para pemenang yang telah berhasil memproduksi konten edukasi hukum dengan kemasan yang menarik,, informatif, dan mudah dipahami masyarakat.
