KPU Sumsel ajak warga berperan aktif cermati penetapan DCS bacaleg

id sumsel,penetapan dcs,bacaleg ,pemilu 2024,kpu sumsel

KPU Sumsel ajak warga berperan  aktif cermati penetapan DCS bacaleg

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Palembang (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Amrah Muslimin mengajak masyarakat berperan aktif mencermati nama-nama bakal calon anggota legislatif partai politik yang telah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) pada Pemilu 2024.

"Pencermatan dan laporan masyarakat terkait daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif DPRD Sumsel dimulai tanggal 19 Agustus sampai 28 Agustus 202. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk melakukan percermatan sosok para bacaleg itu, oleh sebab itu kami mengajak masyarakat berperan aktif mencermati DCS," kata Amrah di Palembang, Selasa.

Ia menjelaskan jika ada laporan dari masyarakat terhadap DCS yang telah ditetapkan, maka sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) partai politik masih bisa mengganti nama-nama bakal calon yang mereka usung tidak memenuhi syarat.

"Namun, jika bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik (parpol) ini tidak memenuhi syarat, maka parpol bisa mencermati dan memiliki kesempatan untuk mengganti sebelum ditetapkan menjadi DCT. Hal ini menjadi alasan pentingnya tanggapan masyarakat," jelasnya

Sebelumnya, KPU Sumsel menetapkan 1.089 DCS bakal calon anggota legislatif DPRD daerah itu untuk 11 daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024. Kemudian, KPU Sumsel mulai mengumumkan DCS kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik pada 19-23 Agustus 2023.

"Pada pendaftaran bakal calon anggota legislatif terdaftar 1.217 bacaleg, namun pada penetapan DCS sebanyak 1.089 bacaleg yang memenuhi syarat dan 128 bacaleg tidak memenuhi syarat," katanya.

Ia menjelaskan untuk pendaftar yang tidak memenuhi syarat, antara lain terkendala surat pengadilan, ijazah, surat kesehatan, maupun kelengkapan lainnya yang tidak terpenuhi sehingga KPU menyatakan tidak memenuhi syarat.

"Yang tidak memenuhi syarat ini dari Partai Buruh, PKN (Partai Kebangkitan Nusantara), Partai Garuda, PBB (Partai Bulan Bintang), Partai Ummat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, serta Partai Gelombang Rakyat Indonesia," jelasnya.