Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa tidak ada negara lain yang melakukan kerja sedetail Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi.
Menurut Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan dalam Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Selasa, umumnya dalam upaya pengendalian inflasi negara-negara hanya bertindak melalui bank sentral yang menaikkan suku bunga.
"Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa," katanya.
Presiden Jokowi menjabarkan setidaknya sudah dua kali ia mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk pengarahan terkait pengendalian inflasi dan akan terus dilakukan secara berkala dibarengi evaluasi setiap dua pekan sekali.
Bersamaan dengan pengarahan tersebut, Presiden Jokowi mengaku telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan juga pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing dalam upaya-upaya pengendalian inflasi.
"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah dimana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," kata Presiden Jokowi.
Menurutnya, setelah dihitung, biaya yang harus dikeluarkan untuk menutup ongkos pengangkutan komoditas pangan tersebut relatif murah.
Presiden Jokowi memberikan contoh lain, misalkan ada kenaikan harga telur ayam di Jabodetabek yang mendorong kenaikan inflasi, hal itu juga bisa ditanggulangi dengan menyambungkan kebutuhan itu ke daerah produsen komoditas, semisal Blitar.
"Sudah ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda. Sehingga harga itu adalah harga peternak, harga petani," katanya.
"Cari negara yang kerja kayak kita sedetail itu, enggak ada. Pengendaliannya pasti makro oleh bank sentral," ujar Presiden Jokowi.
Kerja detail tersebut pula yang diklaim Jokowi cukup membantu pengendalian inflasi yang lebih rendah dari perkiraan akan mencapai 6,8 persen menyusul penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kemarin dihitung 6,8 persen, jatuhnya di 5,9 persen karena pemda-pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek, cek, cek, secara sampling sudah bergerak," katanya.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia relatif baik dalam hal pengendalian inflasi dibandingkan negara lain seperti Argentina yang sudah mencapai 83,5 persen.
Menurut Jokowi, hal itu juga cukup terbantu oleh kinerja Bank Indonesia selaku bank sentral dengan Kementerian Keuangan yang bekerja beriringan, sarat komunikasi, dan minim tumpang tindih.
"Yang saya lihat dalam keseharian antara bank sentra kita, BI, dengan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih. Ini yang saya lihat, komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama," ujarnya.
