Menteri PUPR : Pembangunan infrastruktur di lima KSPN harus terpadu

id menteri basuki,pupr,kspn,infrastruktur,Dinas PUPR,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara sumsel hari ini, palembang

Menteri PUPR : Pembangunan infrastruktur di lima KSPN harus terpadu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dokumentasi Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menilai pembangunan infrastruktur pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Hal pertama yang harus diperbaiki untuk kawasan pariwisata adalah infrastrukturnya. Selanjutnya amenities dan kegiatan, dan kemudian dilakukan promosi secara besar-besaran," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Menteri PUPR tersebut menyampaikan bahwa kalau hal-hal tersebut tidak siap maka wisatawan hanya akan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus dijaga betul oleh semua pihak.

Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pembangunan infrastruktur PUPR pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang selesai pada akhir 2020.

Dukungan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR untuk lima KSPN pada 2020 adalah sebesar Rp6,39 triliun, yakni untuk KSPN Danau Toba sebesar Rp2,31 triliun, KSPN Borobudur sebesar Rp1,35 triliun, KSPN Mandalika sebesar Rp903,4 miliar, KSPN Labuan Bajo sebesar Rp1,31 triliun. dan KSPN Manado Bitung Likupang sebesar Rp520,1 miliar.

Pemerintah pada 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang menjadi sebesar Rp7,1 triliun dari 2019 senilai Rp1,7 triliun.

Sebelumnya Komisi V DPR RI meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembangunan infrastruktur dan transportasi di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi melibatkan partisipasi warga sekitar.

Ia berharap pembangunan infrastruktur dan seluruh fasilitas transportasi di lima KSPN itu dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara profesional sesuai standar pelayanan

Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan KSPN itu dapat segera memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah hingga pengembangan usaha di wilayah tersebut.

 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar