Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan BUMN memberikan solusi berupa subsidi silang agar harga tiket tidak terlalu mahal untuk Indonesia bagian timur.
"Kita harapkan ada pelayanan subsidi silang untuk wilayah timur Indonesia. Kalau malah dihilangkan, justru masyarakat Indonesia timur akan semakin terpuruk," ujar Aras dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut penting mengingat sebentar lagi menjelang datangnya perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia timur merupakan yang paling banyak merayakan Natal.
"Mereka tidak akan bisa mengembangkan bisnisnya lagi. Apalagi, menjelang Natal dan Tahun Baru yang paling banyak merayakan Natal dan Tahun Baru adalah sebagian besar masyarakat di Indonesia timur,” kata Aras.
Sebelumnya Maskapai Garuda Indonesia menyiapkan sebanyak 2.495 kursi tambahan saat masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2020.
Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan bahwa kursi tambahan itu menambah 967.771 kursi reguler yang ada.
Pikri menyebutkan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru 2020 ini meningkat sekitar 2-3 persen dari tahun lalu.
Dia mengatakan untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2020 ini pihaknya tidak mengandalkan penerbangan tambahan, tetapi mengganti armada dari pesawat berbadan sedang (narrow body) ke pesawat berbadan besar (wide body) sekelas Boeing 777 dan Airbus 737.
Langkah itu dinilai sebagai upaya efisiensi, ketimbang menurunkan pesawat lain untuk penerbangan tambahan di mana biaya operasional bisa membengkak dua kali lipat.
Berita Terkait
KPK: Wewenang usut korupsi militer tegaskan kesetaraan dalam hukum
Senin, 2 Desember 2024 14:59 Wib
Arsjad: Presiden instruksikan Kadin Indonesia harus satu dan solid
Jumat, 29 November 2024 16:04 Wib
Petinggi Kantor Berita Xinhua akui kagum dengan ANTARA Heritage Center
Senin, 25 November 2024 15:16 Wib
Kerja sama ANTARA-Xinhua berperan strategis kuatkan hubungan Indonesia-China
Senin, 25 November 2024 14:15 Wib
DPR RI: Perlu fatwa dan panduan sikapi beragam kondisi jamaah saat umrah
Jumat, 22 November 2024 15:05 Wib