Pemerintah anggarkan Rp1,1 triliun untuk konektivitas pariwisata - ANTARA News Sumatera Selatan

Pemerintah anggarkan Rp1,1 triliun untuk konektivitas pariwisata

id kementerian pupr,konektivitas,kawasan strategis pariwisata nasional

Pemerintah anggarkan Rp1,1 triliun untuk konektivitas pariwisata

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadmuljono. (Dokumentasi Kementerian PUPR)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 telah menganggarkan hingga Rp1,1 triliun untuk meningkatkan konektivitas menuju empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis di Jakarta, Sabtu, mengatakan ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata.

"Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata," kata Basuki

Sebagaimana diketahui, empat KSPN tersebut yang telah ditetapkan adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Labuan Bajo.

Sedangkan anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan peningkatan jaringan jalan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, penataan trotoar dan drainase, pembangunan jalan baru, dan perbaikan jembatan.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menganggarkan Rp470,1 miliar untuk peningkatan akses KSPN Danau Toba.

Anggaran digunakan untuk beberapa pekerjaan diantaranya dua pekerjaan preservasi jalan dengan biaya Rp90,1 miliar yakni ruas jalan Batas Kabupaten Dairi Dolok Sanggul-Siborong Borong-Batas Kabupaten Tobasa-Silimbat-Parapat-Silangit-Bandara Silangit (162,74 km) dan di Batas Provinsi Aceh-Batas Kota Sidikalang Panji-Merek-Batas Kabupaten Dairi-Batas Kabupaten Samosir dan Jalan Dalam Kota Sidikalang (85,33 km).

Kemudian dilakukan preservasi dan pelebaran ruas jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu (76,9 km), Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu (69 km), Jalan Tebing Tinggi-Pulua Siantar-Parapat (109,9 km). Ketiganya menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

Selain itu juga terdapat pembangunan jalan baru yakni ruas Siantar By Pass, Jalan Silangit Muara, serta melanjutkan pembangunan Jalan Balige By Pass (1,5 km) dan pembukaan badan jalan (3 km).

Kemudian Preservasi Jalan dan Jembatan Merek-Batas Kabupaten Dairi-Panji-Batas Kabupaten Simalungun-Saribu Dolok-Tiga Rungu-Tanjung Dolok (112,37 km) dan Pembangunan Jembatan Tano Ponggol.

Pada KSPN Borobudur dianggarkan sebesar Rp271,8 miliar untuk pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Batas Kebumen-Purworejo-Karangnongko (91,7 km), Preservasi Jalan Pringsurat-Secan-Batas Yogyakarta (71,56 km) dan Jalan Jombor-Yogyakarta-Karangnongko (60,2 km), Pekerjaan Rutin Transmisi Jalan Batas Kebumen-Purworejo-Karangnongko, serta kegiatan Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas dengan biaya sebesar Rp60 miliar.

Peningkatan akses KSPN Lombok pada tahun ini dianggarkan Rp 306 miliar yang mencakup pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL)-Kuta (Mandalika) sepanjang 60,3 km dan Jalan Cakranegara-Mantang; Mataram-Gerung-Kuripan; Ampenan-Pemenang sepanjang 110,69 km.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Ampenan-Pemenang di Kota Mataram sepanjang 1,5 km dan Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun I di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara sepanjang 136 km (MYC). Dukungan lain dengan Penggantian Jembatan Longken (100 meter), Jembatan Luk I (30 meter), dan Jembatan Sokong (120 meter).

Untuk KSPN Labuan Bajo dilakukan pembangunan Ruas Jalan Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari sepanjang 9,14 km dan Preservasi Jalan Labuan Bajo-Malwatar sepanjang 65,6 km dengan biaya seluruhnya sebesar Rp 66,1 miliar.

Empat KSPN prioritas tersebut merupakan bagian dari 10 "Bali Baru" yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.