Pj Bupati Muba paparkan 10 indikato prioritas pada evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan I

id sumsel,muba

Pj Bupati Muba paparkan 10 indikato prioritas pada evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan I

Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024). ANTARA/HO/Diskominfo

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Hadir mendampingi Pj Bupati Muba dalam kesempatan ini diantaranya, Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Inspektur Muba Mirwan Susanto SE MM, Kepala Dinas Perhubungan Muba Musni Wijaya SSos MSi, Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Herryandi Sinulingga AP, Kepala Dinas PU PR Muba Alva Elan SST M PSDA, Kepala Dinas PU Perkim Muba M Ridho ST MSi, Kabag Tapem Setda Muba Suganda AP MSi, Kabag Hukum Setda Muba Romasari Purba SH MSi, dan Kabag Umum Setda Muba Sefrizal SE MSi.

Dalam kegiatan tersebut H Sandi Fahlepi memaparkan capaian 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, yakni inflasi, stunting, badan usaha, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran tahun 2024, kegiatan unggulan dan perizinan.

Adapun capaian indikator yang disampaikannya Pj Bupati Muba dihadapan Tim Evaluator yang dipimpin oleh
Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur antara lain. Pertama aspek inflasi, dikatakannya, pada awal menjabat Pj Bupati indeks perkembangan harga Kabupaten Muba mengalami kenaikan 2,26 namun saat ini dengan upaya yang dilakukan dapat diturunkan menjadi -2,11.

"Tahun 2024 ini kinerja penanganan inflasi Kabupaten Muba mendapat reward berupa dana insentif fiskal sebesar 5,6 miliar sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024," ujarnya.

Kemudian penanganan stunting, ia menyebutkan jumlah jiwa yang terkena stunting di Kabupaten Muba pada Bulan April 2024 sebanyak 413 anak, sampai dengan Juli 2024 dapat diturunkan sebanyak 32 anak. Untuk panganan stunting Pemkab Muba tahun 2024 menganggarkan sebesar 37,2 miliar yang tersebar di sektor kesehatan 6,9 miliar dan non kesehatan 30,32 miliar, sudah terealisasi 55,03 persen dari sebelumnya 11,16 persen di bulan April.

"Salah satu inovasi penanganan stunting yang terus kami dorong adalah BUNDA AS (Bimbingan dan Pendampingan Anak Sehat) dalam pemberian makan dan pemantauan tumbuh kembang pada anak stunting, yang saat ini terus dilakukan perluasan sasaran intervensi," ungkapnya.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Daerah, Muba memiliki 4 BUMD, 3 perusahaan berstatus sehat menurut LHP BPKP dan satu sedang proses audit BPKP. Target dividen tahun buku 2023 sebesar 30 miliar dan sampai dengan Juli 2024 sudah terealisasi 27,8 miliar atau 92,67%.

Untuk layanan publik, H Sandi Fahlepi menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pelayanan, yang aman, transparan, dan adil telah dikembangkan dan dioperasionalkan sebanyak 27 standar operasional prosedur (SOP) online dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan 389 SIP online untuk pelayanan perizinan berusaha.

"Pada aspek penurunan pengangguran, di tahun 2024 terdapat 6.458 pengangguran yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muba, menurut BPS tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Muba sebesar 2,58%, turun dari sebelumnya 4,40% tahun 2022. TPT di Muba turun dari tahun 2023 sebesar 1,82% paling tinggi di Sumatera Selatan. Upaya yang telah dilakukan  sudah sesuai dengan amanat Perpres, yakni peningkatan SDM tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja, transformasi UPT BLK menjadi Muba Vocational Center (MVC), serta penguatan hubungan industrial, dan kesejahteraan tenaga kerja," paparnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Muba memaparkan, pada tahun 2024 penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 3.276 jiwa (0,47%), menurun dari sebelumnya tahun 2023 sebanyak 4.640 jiwa (0,58%). "Dalam penanganan kemiskinan esktrim Pemkab Muba menyiapkan anggaran dalam APBD 2024 sebesar 48,5 miliar yang realisasinya sampai dengan Arpil 2024 sebesar 12,7 miliar," ungkapnya.

Dibidang kesehatan, peningkatan layanan tersebut terus dilakukan terutama penyediaan SDM medis yang mencukupi, dan saat ini terdapat dokter spesialis dan sub spesialis tersebar di tiga rumah sakit yakni RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir, dan RSUD Sungai Lilin.

Terkait penyerapan anggaran tahun 2024, APBD Kabupaten Muba sebesar 4,2 triliun. Penyerapan anggaran sampai dengan Juli sebesar 1,76 triliun atau 41,66% meningkat dari periode April yaitu 635,9 miliar atau 15,02%, naik sebesar 26,64.

Sementara untuk program unggulan, ada tiga program unggulan inovasi yang dilakukan Pemkab Muba, adalah Bantu Umak (Bantuan Tunai Untuk Masyarakat Miskin) untuk 17.493 KK miskin ekstrim dan akan diperluas intervensinya pada desil 2. Pembangunan CPO berbasis petani (Korporasi Koperasi), pembukaan lahan tanpa bakar dengan bantuan alat berat untuk membuka lahan pertanian, dan Muba Vocational Center (MVC) merupakan program pelatihan intensif untuk masyarakat dan langsung disalurkan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Muba seperti migas, tambang dan perusahaan perkebunan.

Terkahir perizinan, sampai dengan Juli 2024, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muba telah menerbitkan sebanyak 1.109, meningkat dari bulan April yaitu 400 izin atau meningkat sebesar 177%.

Paparan yang dilakukan Pj Bupati Muba kurang lebih memakan waktu 20 menit itu mendapatkan masukan dan tanggapan dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri.

"Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, melalui penilaian evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin dimasa yang akan datang, dan Seluruh masukan dari Tim evaluator Itjen a Kemendagri   akan kita tindak lanjuti untuk peningkatan kinerja kedepannya " tandasnya.

Menanggapi paparan tersebut Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur memberikan apresiasi terhadap upaya Pj Bupati Muba dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada Triwulan I masa penugasan, keberhasilan dan peningkatan program serta pelayanan kepada masyarakat juga menjadi poin positif yang disoroti oleh Tim Evaluator.

"Pak H Sandi Fahlepi telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalan amanah sebagai Pj Bupati Muba, kami melihat adanya peningkatan dalam berbagai sektor," pungkasnya.

Disamping itu disampaikan juga beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan memaksimalkan kinerja guna meningkatkan efektivitas Pemerintahan Kabupaten Muba. Tim Evaluator juga menyarankan agar Pj Bupati Muba terus melakukan pembenahan dan peningkatan kerja, terutama dalam hal-hal yang masih menjadi tantangan di Bumi Serasan Sekate.