Dia menekankan sinergi TNI-Polri itu mutlak sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo.
"Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa sinergi TNI-Polri itu mutlak, kemudian Panglima TNI dan Kapolri menyatakan seperti itu. Ini yang harus kami tanamkan dari atas sampai bawah. Makanya tadi saya sampaikan, setelah rapat koordinasi gabungan ini akan ditindaklanjuti di tingkat polda bahkan tingkat polres, kodam, korem, kodim, tidak berhenti sampai di sini," kata Syahar.
Dia yakin potensi konflik antara prajurit TNI dan polisi ke depan dapat dicegah manakala ada kesamaan persepsi dan frekuensi antara personel TNI dan Polri di seluruh tingkatan.
Rapat Koordinasi Teknis Puspom TNI dan Propam Polri digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis.
Rapat itu digelar selama satu hari, yaitu mulai pukul 07.30 sampai 15.30 WIB, diikuti 143 orang prajurit dari Polisi Militer TNI dan personel dari Divisi Propam Polri.
Ada enam materi yang diangkat dan dibahas mendalam. Selain penyalahgunaan pelat nomor kendaraan dinas dan pencegahan konflik antara prajurit dan polisi, ada juga tentang kerja sama Puspom TNI dan Bea Cukai untuk pengawasan kepabeanan.
Kemudian ada materi tentang pelacakan aset yang dipaparkan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung dan penegakan hukum bidang perpajakan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Rakornis Puspom TNI-Polri soroti pelat dinas sampai pencegahan bentrok
