Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Selatan Harun Sulianto mengikuti kegiatan Dies Natalis Ke-58 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun 2022 dengan tema “Rise Stronger, Move Forward Faster”, secara virtual, Senin (7/11).
Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari BPSDM Kemenkumham, Jakarta, yang dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy OS. Hiariej.
Wamenkumham Eddy OS. Hiariej saat orasi ilmiah menyampaikan hakikat dari pendidikan vokasi atau pendidikan Politeknik tidak hanya berorientasi pada teori tetapi juga berorientasi pada praktek.
Ia mengatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Joyonegoro pernah memperkenalkan pendekatan pendidikan link and match, yakni apa yang didapatkan di bangku pendidikan harus bisa diterapkan di masyarakat.
Lebih jauh dipaparkannya, bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang, profesionalisme aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat terhadap hukum.
Berbicara tentang pengembangan SDM, menurutnya sangat bergantung pada integritas, dengan integritas yang baik akan menghasilkan SDM yang mumpuni untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, khususnya di Kemenkumham, dan lebih khusus di Lembaga Pemasyarakatan.
Ia mengatakan Poltekip berkaitan erat dengan profesionalisme aparat penegak hukum yang sangat ditentukan oleh sistem Pendidikan dan jenjang karir.
“Sistem Pendidikan ditentukan oleh input dan kurikulum yang menciptakan SDM yang memadai yang bisa langsung dipakai masyarakat,” ujar dia.
Menurutnya, sudah saatnya BPSDM meninjau kurikulum Poltekip yang disesuaikan dengan pidana hukum modern, integrated criminal justice system yang berorientasi pada keadilan korektif, restorative, dan rehabilitative.
“Pemasyarakatan memiliki tugas yang sangat berat karena pemasyarakatan harus memastikan WBP dapat diterima kembali di masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.
Selain itu, menurutnya perlu penataan ulang reorganisasi mengenai pendidikan kedinasan yang ada di Kemenkumham dengan menyatukan beberapa jurusan yang berkaitan dengan tusi Kemenkumham di bawah Politeknik Pengayoman.
“Melakukan rekrutmen dengan seselektif mungkin yang dilakukan oleh BPSDM Kemenkumham bukan Biro Kepegawaian,” katanya.
Kegiatan Dies Natalis tersebut dibuka dan ditutup melalui sidang terbuka oleh Ketua Senat Dewan Dosen Imaduddin Hamzah.
Selain itu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia yang turut menyampaikan bahwa Poltekip harus terus melakukan perubahan agar dapat beradaptasi secara optimal dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
Berita Terkait
Divpas Kemenkumham Sumsel monev program ketahanan pangan lapas
Rabu, 18 Desember 2024 1:23 Wib
Refleksi akhir tahun 2024, Kemenkumham Sumsel siap hadapi transformasi
Senin, 16 Desember 2024 21:51 Wib
BPSDM Hukum wisuda 625 lulusan Poltekip dan Poltekim
Kamis, 12 Desember 2024 22:35 Wib
Pelamar CPNS Kemenkumham Sumsel bersiap hadapi SKB CAT
Kamis, 12 Desember 2024 22:23 Wib
Komisi XIII DPR RI tinjau pelayanan paspor di Palembang
Selasa, 10 Desember 2024 9:57 Wib
Kemenkumham Sumsel seleksi SDM berkualitas dan berintegritas
Minggu, 8 Desember 2024 21:32 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sumsel pantau tes hari terakhir SKB kesamaptaan CPNS
Sabtu, 7 Desember 2024 22:57 Wib
Stafsus Menkum berikan penguatan tupoksi Kanwil Kemenkumham Sumsel
Jumat, 6 Desember 2024 8:30 Wib