Gubernur Sumsel minta bupati dan wali kota buat skala prioritas pembangunan daerah

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta bupati/wali kota setempat membuat skala prioritas dalam menjalankan pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Harus ada pemetaan, mana yang super prioritas, prioritas dan reguler. Ini penting karena anggaran pemerintah kabupaten/kota sangat terbatas. Jika tidak didukung dari APBD Provinsi dan APBN maka dana dari APBD sendiri dipastikan tidak akan mencukupi, dan tidak dapat membangun daerahnya,” kata Herman Deru saat menyambangi Kabupaten Musi Rawas Utara yang merayakan HUT ke-9, Senin.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel yang memiliki pos Bantuan Gubernur (Bangub) yang bersumber dari APBD sejak beberapa tahun terakhir menyalurkan bantuan ke pemkab dan pemkot.

Sebelum diberikan bantuan, bupati/wali kota diwajibkan membuat persentase mengenai kebutuhan prioritas daerahnya.

Baca juga: Gubernur Sumsel berharap rencana pelabuhan laut Tanjung Carat tak ditunda

“Dan sebagian besar, pemkab/pemkot ini sudah tepat dalam membuat skala prioritas sehingga setiap tahun Pemprov Sumsel menyalurkan bantuan dari pos Bangub itu,” kata dia.

Bantuan APBD dari pos Bangub ini paling banyak mengalir untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan.

Sumsel sebagai daerah penghasil komoditas karet dan sawit membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai agar ekonomi yang bertumpu dari komoditas ekspor itu dapat bergerak dan menyejahterakan rakyat.

Khusus untuk pembangunan jalan ini, Herman Deru mengharapkan kabupaten/kota dapat melakukannya secara simultan sehingga benar-benar tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.

“Jalan itu tidak bisa bangun satu segmen (ruas) saja, harus jelas terhubung ke mana supaya benar-benar terasa manfaatnya,” kata dia.

Baca juga: Gubernur Deru minta perguruan tinggi di Sumsel riset percepatan pembangunan

Ia pun tak mempermasalahkan jika ada Pemkab/Pemkot yang meminta dibantu dana untuk pembangunan kantor bupati seperti yang dilakukan Kabupaten Musi Rawas Utara karena kantor kepala daerah juga termasuk kebutuhan utama.

Pemprov melalui dana APBD menyalurkan bantuan Rp7 miliar untuk pembangunan kantor bupati tersebut.

“Kantor bupati itu penting itu untuk pelayanan. Dan juga menjadi etalase daerah. Dengan adanya kantor bupati, setidaknya masyarakat Muratara dapat merasakan bahwa pembangunan itu ada setelah sembilan tahun lepas dari Kabupaten Musi Rawas,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Muratara Devi Suhartoni mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel Herman Deru atas perhatian pada kebutuhan infrastruktur di daerahnya.

“Sebelum bantuan untuk kantor bupati, kami juga menerima bantuan untuk pembangunan jalan. Kini dari Rupit menuju ke Rawas Ilir cukup dengan 1 jam 20 menit, sebelumnya 2 jam 45 menit,” kata
dia.
Baca juga: HUT ke-1.339 Kota Palembang: Gubernur Deru apresiasi keberhasilan Kota Palembang