Presiden: Pemerintah hemat Rp60-70 triliun jika setop impor LPG ganti DME

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi hingga Rp60 triliun - Rp70 triliun di APBN jika impor Liquid Petroleum Gas (LPG) dapat dihentikan dan beralih ke penggunaan dimetil eter (DME).

“Kalau LPG nanti disetop semuanya, pindah ke DME, duit-nya gede sekali, Rp60 triliun - Rp70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi produk dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin.

Sedangkan khusus dari proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatera Selatan yang dikembangkan PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina Persero dan Air Products & Chemical, kata Presiden, dapat menghemat subsidi dari APBN sebesar Rp7 triliun.

Baca juga: Bukit Asam: Hilirisasi batu bara Muara Enim hasilkan 1,4 juta ton DME

Karena itu, Presiden mendorong dilakukannya hilirisasi dan industrialisasi bahan mentah dari sumber daya alam. Artinya, batu bara berbentuk bahan mentah tidak langsung diekspor, namun melalui proses hilirisasi untuk menjadi produk setengah jadi atau jadi, yang bisa bernilai tambah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan begitu, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia tak perlu impor, dan bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan yang merupakan salah satu penopang fundamental perekonomian.

“Ini yang terus kita kejar. Selain bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena tidak impor,” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungan ke Muaraenim, perintahkan tak ada jadwal mundur hilirisasi

Di kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini merupakan amanat Presiden Jokowi kepada dirinya saat ia baru saja dilantik.

Selain bisa mengurangi impor LPG dan menghemat subsidi di APBN, Bahlil mengatakan akan tersedia sebanyak 12.000 -13.000 lapangan kerja pada masa konstruksi, kemudian 12.000 - 13.000 lapangan kerja saat kegiatan hilir, dan saat kegiatan produksi akan menyerap tiga ribu tenaga kerja langsung dan tambahan sebanyak 3-4 kali lipat tenaga kerja dari kontraktor, sub-kontraktor serta dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan hilirisasi tersebut.

Turut hadir dalam "groundbreaking" proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim pada Senin ini, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan para pejabat serta dunia usaha terkait.

Baca juga: Bahlil: proyek DME bukti Indonesia tak fokus investasi satu negara