Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan melakukan pembaruan daftar negara yang boleh masuk ke Indonesia, merespons adanya varian baru COVID-19 yaitu Omicron.
Varian itu disebut telah memasuki wilayah Hong Kong dan Belgia, sehingga pemerintah akan mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia agar tak terulang lonjakan kasus seperti Juli 2021.
“Terkait apakah Indonesia akan melakukan pembaruan daftar negara, untuk ini pemerintah akan melakukan evaluasi pembukaan wisata untuk wisatawan mancanegara secara berkala yang akan dikoordinasikan oleh Kemenkomarves (Kementerian Kemaritiman dan Investasi), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno dalam keterangan Weekly Press Briefing, Jakarta, Senin.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengubah durasi karantina bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri yakni dari tiga hari menjadi tujuh hari masa karantina.
Hal ini dilakukan sebagai upaya penyebaran varian Omicron yang ditemukan di benua Afrika Selatan dengan tingkat penyebaran yang diperkirakan sangat cepat.
Ia mengharapkan varian baru ini tak menyebar ke Indonesia di tengah sektor pariwisata yang sedang menuju pemulihan.
Berdasarkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada September 2021, mencapai 126,5 ribu kunjungan atau turun sebesar 15,08 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada September 2020.
“Namun jika dibandingkan dengan Agustus 2021, jumlah kunjungan wisman pada September 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Mulai dari Januari hingga September 2021 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 1,19 juta kunjungan.
“Dari 126,5 ribu kunjungan wisman pada September 2021, paling banyak berasal dari Timor Leste sebesar 72,9 ribu kunjungan (57,7 persen) dan Malaysia sebesar 39,8 ribu kunjungan (31,5 persen). Pada umumnya mereka merupakan pelintas batas,” ungkap Menparekraf.
