Pemkot Palembang desak Perumnas revitalisasi rumah susun

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mendesak Perum Perumnas segera menjalankan program revitalisasi rumah susun di Kelurahan 24 Ilir dan 26 Ilir karena kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Selasa, mengatakan, Perumnas sebelumnya berencana merevitalisasi rusun itu pada 2017 namun hingga kini belum ada realisasinya.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan manajemen Perumnas terkait revitalisasi rusun tersebut.

"Rencana revitalisasi ini sudah dari 2017 tapi belum ada realisasi. Anggaran Perumnas dialihkan untuk membangun rusun di JSC untuk mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018 lalu,” kata dia.

Menurut Harnojoyo, Perumnas berjanji secepatnya penghuni rusun akan dipindahkan agar pekerjaan fisik dapat dilakukan.

Awalnya, disepakati jika 60 persen penghuni setuju maka akan langsung dibangun. Saat ini, bahkan lebih dari 80 persen warga sudah setuju.

"Katanya sekarang terkendala pandemi, tapi kami terus dorong karena ini bangunan milik pusat, ujar Harnojoyo.

Kondisi rusun saat ini terbilang memprihatinkan karena sarana dan prasarana sudah tidak banyak yang hilang dan kurang memadai seperti instalasi listrik yang semrawut dan rawan terjadi hubung singkat. Tampilannya juga kumuh, selokan tersumbat dan dipenuhi sampah.

Di sekitar rusun juga terdapat aliran Sungai Sekanak yang saat ini direstorasi untuk dijadikan kawasan wisata.

Pemkot mendorong revitalisasi rusun ini tak lain karena memiliki target 100 persen sanitasi, nol persen wilayah kumuh dan 100 persen air bersih.

Sementara itu salah seorang pemilik rumah di Rusun Blok 7, Eti, mengatakan bahwa sejak 2015 penghuni rusun 24 Ilir sudah dimintai kelengkapan administrasi yakni sertifikat rumah, KTP dan KK terkait rencana revitalisasi.

Para penghuni sudah lama menunggu mengingat kondisi rusun yang sudah tidak terawat.

"Rumah ini tipe 36 dan milik sendiri. Dulu dijanjikan kalau yang kecil seperti ini ganti ruginya Rp5 juta, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami berharap secepatnya," kata Eti.