Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana terbang ke Arab Saudi pada akhir Agustus mendatang untuk membahas penyelenggaraan haji 2022 agar persiapannya bisa dilakukan sedini mungkin.
"Kami akan segera ke sana setelah mendapat izin dari Pemerintah Arab Saudi," ujar Menag dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menag mengatakan langkah ini dilakukan agar Pemerintah Indonesia bisa mengantisipasi apabila Arab Saudi kembali tak membuka penyelenggaraan haji. Sebab, pandemi COVID-19 masih terjadi di sebagian besar negara di dunia dan tak ada yang bisa memprediksi kapan akan berakhir.
Baca juga: Arab Saudi ingin pastikan keselamatan jamaah haji
Baca juga: Kemenag OKU sebut belum ada JCH tarik BPIH
Pandemi COVID-19 juga telah memaksa Arab Saudi tak membuka penyelenggaraan haji pada 2020 dan 2021. Keputusan itu menjadi pengalaman berharga, khususnya bagi Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi lebih awal akan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
"Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Kita sudah dua kali membatalkan keberangkatan haji akibat pandemi ini. Oleh karena itu, untuk tahun depan harus diantisipasi lebih awal," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil sarankan pemerintah pusat lobi ulang Arab Saudi terkait haji
Menag menilai apabila dibandingkan dengan pandemi global yang pernah terjadi, COVID-19 ini merupakan peristiwa yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat dunia, termasuk dalam pergerakan lintas negara maupun benua.
"Saat ini misalnya, sulit untuk masuk Saudi. Penerbangan Indonesia sampai saat ini tidak boleh masuk. Ini pastinya mengganggu semua aktivitas," kata Menag.
Oleh karenanya, Menag berharap seluruh pihak bersabar dan tak henti berdoa agar ikhtiar persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah memperoleh jalan terbaik. "Kami juga mengharapkan kerja sama untuk bisa mengedukasi calon jamaah haji Indonesia," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR minta hentikan hoaks dan kesimpangsiuran polemik haji
Baca juga: Moeldoko bantah isu dana haji dipakai pemerintah biayai infrastruktur
